KALTIMKORANSERUYA– Langkah awal dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030 resmi dimulai. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Lamin Etam, Samarinda, Senin (5/5/2025), sebagai forum strategis menentukan prioritas pembangunan daerah.
Kegiatan ini menjadi wadah penting untuk menyelaraskan visi dan program kerja antara eksekutif dan legislatif, sekaligus menjawab berbagai tantangan pembangunan, terutama dalam hal pendanaan. Meski demikian, pelaksanaan Musrenbang ini sempat disorot karena tidak sesuai dengan jadwal ideal yang telah ditentukan.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengungkapkan bahwa forum semestinya dilaksanakan lebih awal sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
“Idealnya, Musrenbang tingkat provinsi berlangsung di minggu kedua April. Namun kali ini baru dilaksanakan awal Mei karena sejumlah kendala,” ujarnya.
Meski menyoroti keterlambatan, Hasanuddin tetap menegaskan bahwa DPRD berada di barisan pendukung kebijakan prioritas Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, khususnya program GratisPol yang meliputi pendidikan dan layanan kesehatan gratis untuk masyarakat. Namun, ia mengingatkan pentingnya menyesuaikan ambisi dengan kondisi anggaran daerah.
“Program-program ini sangat bermanfaat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional. Tapi kita juga harus realistis, karena Dana Bagi Hasil dari pusat mengalami penurunan, yang berdampak signifikan terhadap APBD kita,” jelasnya.
Dari data yang disampaikan, APBD Kaltim tahun 2026 diperkirakan hanya akan mencapai Rp18 triliun, turun dari angka sebelumnya yang mencapai sekitar Rp20 triliun. Selain nominal yang menyusut, alokasi dana tersebut juga harus dibagi untuk sepuluh kabupaten dan kota di Kaltim, sehingga ruang fiskal provinsi semakin terbatas.
“Situasi ini menuntut efisiensi dalam setiap kegiatan. Maka dari itu, pelaksanaan Musrenbang tahun ini dilakukan lebih sederhana dan dipusatkan di kantor pemerintahan, bukan di luar kota seperti tahun-tahun sebelumnya,” tuturnya.
Di tengah keterbatasan tersebut, Musrenbang RPJMD menjadi momentum penting bagi pasangan Rudy Mas’ud dan Seno Aji untuk menyusun arah kebijakan pembangunan yang realistis, progresif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Forum ini juga menguji sejauh mana daerah mampu menjalankan fungsi perencanaan secara optimal dalam kerangka otonomi yang belum sepenuhnya mandiri secara fiskal,” tutupnya.
RF (ADV DPRD KALTIM)
