Samarinda – DPRD Kaltim menilai pengelolaan fasilitas Ship to Ship (STS) di wilayah perairan Kaltim tidak seharusnya hanya dikendalikan pemerintah pusat. Daerah dinilai perlu dilibatkan agar manfaat ekonomi yang dihasilkan bisa langsung dirasakan masyarakat.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, meminta KSOP membuka ruang bagi Perusda untuk terlibat dalam pengelolaan sektor kelautan tersebut.
Menurutnya, kehadiran Perusda bukan sekadar untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga untuk memastikan dampak ekonominya lebih merata.
“Kita ingin jika regulasi memungkinkan, Perusda diberi peran. Ini terkait kedaulatan daerah dalam mengelola potensi yang ada di wilayahnya,” tegas Hasanuddin.
Ia menilai kawasan STS Muara Berau dan Muara Jawa memiliki peluang besar yang belum dikelola optimal oleh daerah. Aktivitas bongkar muat yang padat di dua lokasi itu dinilai belum memberi kontribusi signifikan bagi Kaltim.
Hasanuddin menekankan perlunya dorongan kuat agar pemerintah daerah dapat memperluas kewenangan dalam pengelolaan sektor kelautan dan sungai. Pelibatan Perusda diyakini dapat memperbaiki tata kelola sekaligus meningkatkan penerimaan daerah.
“Semua pihak harus duduk bersama. Potensinya besar, dan jika dikelola dengan benar, sektor ini bisa menjadi penopang pendapatan daerah,” ujarnya.
DPRD Kaltim menegaskan akan terus mengawal pembahasan lintas sektor agar pengelolaan STS tidak lagi terabaikan dan mampu menjadi sumber pendapatan berkelanjutan bagi daerah. (AL/Adv/DPRDKaltim)
