BONTANG – Keberadaan aset daerah yang sudah tidak lagi dimanfaatkan menjadi sorotan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, mendorong pemerintah mempercepat proses penghapusan aset yang tidak produktif melalui mekanisme lelang.
Usulan tersebut disampaikan dalam rapat kerja pembahasan Raperda bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Bontang, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bontang, Senin (8/6/2026).
Menurut Rustam, masih terdapat banyak aset milik pemerintah yang tersimpan tanpa pemanfaatan yang jelas, mulai dari kendaraan dinas hingga perlengkapan kantor yang sudah tidak digunakan. Kondisi tersebut dinilai perlu segera ditindaklanjuti agar tidak terus membebani pengelolaan aset daerah.
Ia mengatakan, barang-barang yang sudah tidak digunakan dan tidak lagi memiliki nilai guna bagi pemerintah sebaiknya segera dilepas melalui lelang. Selain mengurangi penumpukan aset, langkah itu juga dapat memberikan tambahan pemasukan bagi daerah.
Rustam mencontohkan sejumlah aset seperti kendaraan roda dua, roda tiga, roda empat, hingga alat berat konstruksi yang kini tidak lagi dimanfaatkan. Menurutnya, aset-aset tersebut terus mengalami penyusutan nilai setiap tahun sehingga lebih baik dialihkan melalui proses lelang.
“Daripada hanya tersimpan dan nilainya terus berkurang, lebih baik dilelang sehingga bisa memberikan manfaat berupa tambahan pendapatan bagi daerah,” ujarnya, Senin (9/6/2026).
Ia menambahkan, pelelangan aset tidak hanya berdampak pada peningkatan penerimaan daerah, tetapi juga membantu pemerintah dalam menertibkan administrasi barang milik daerah melalui proses penghapusan aset yang sudah tidak layak digunakan.
“Dana hasil lelang dapat masuk ke kas daerah dan selanjutnya dimanfaatkan kembali untuk mendukung kebutuhan pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat,” katanya.(Adv)
