Samarinda – Penetapan anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kaltim masa bakti 2025–2028 kembali menimbulkan dinamika.
Fraksi PKB secara tegas menolak hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah ditetapkan DPRD Kaltim, karena merasa tidak dilibatkan dalam proses penilaian.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menjelaskan bahwa selama tahapan seleksi, Fraksi PKB tidak memiliki keterwakilan di Komisi I. Hal itu terjadi karena Ketua Komisi I yang berasal dari PKB sedang menjalani perawatan kesehatan dalam jangka waktu panjang.
“Sudah hampir lima bulan Ketua Komisi I tidak bisa hadir karena sakit. Jadi dalam proses seleksi, PKB otomatis tidak ikut menilai,” terang Hasanuddin, Kamis 27/11/2025.
Meski proses seleksi tetap berjalan dengan sistem penilaian skor, DPRD memahami keberatan PKB yang merasa tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Ketiadaan wakil dianggap menghilangkan kesempatan fraksi tersebut untuk memberikan penilaian terhadap para calon.
Hasanuddin menegaskan bahwa seluruh rangkaian seleksi dilakukan secara terbuka. Namun, pihaknya tidak menutup ruang untuk mengevaluasi hasil jika aturan mengizinkan.
“Kalau regulasi memungkinkan dilakukan peninjauan ulang sesuai permintaan PKB, tentu Komisi I akan membahasnya terlebih dahulu,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa penyelesaian masalah ini akan dikonsultasikan bersama seluruh fraksi. Bila tidak ditemukan kesepakatan, jalur hukum tetap tersedia sebagai langkah terakhir.
Sebagai catatan, tujuh nama yang dinyatakan lolos seleksi telah tertuang dalam surat nomor 03/UKK-KPID-Kaltim/XI/2025 yang ditandatangani Ketua Tim Uji Kelayakan, Agus Suwandy. Sementara tiga petahana yakni, Adji Novita Wida Vantina, Dedy Pratama, dan Sabir Ibrahim ditempatkan sebagai calon cadangan. (AL/Adv/DPRDKaltim)
