KALTIMKORANSERUYA – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menyuarakan keprihatinannya terhadap tingginya harga bahan pokok di daerah perbatasan.
Dalam pernyataannya, Hasanuddin menegaskan bahwa akar persoalan terletak pada buruknya kondisi infrastruktur jalan yang menghambat distribusi logistik ke wilayah terpencil.
Menurutnya, mahalnya harga sembako di kawasan pedalaman bukan sekadar akibat jarak atau medan yang sulit, melainkan dampak nyata dari ketimpangan pembangunan yang selama ini lebih memprioritaskan pusat kota.
“Selama akses jalan belum menjadi prioritas, maka masyarakat perbatasan akan terus menanggung beban harga yang tidak adil,” ujarnya, Kamis (15/5).
Ketimpangan ini, lanjut Hasanuddin, telah berlangsung terlalu lama dan harus segera diakhiri melalui kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pemerataan.
Ia menilai bahwa memperbaiki jalan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi menyangkut keadilan ekonomi bagi seluruh warga negara.
“Jika distribusi logistik bisa berjalan lancar karena akses jalan memadai, maka biaya angkut turun, otomatis harga sembako ikut turun. Ini bukan asumsi, tapi realita yang bisa kita lihat di daerah-daerah yang infrastrukturnya baik,” tegasnya.
Hasanuddin juga mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk segera merealisasikan janji pembangunan akses jalan ke wilayah perbatasan.
Ia menyayangkan lambannya realisasi proyek infrastruktur yang membuat warga di daerah terpencil merasa diabaikan.
Pembangunan jalan, menurutnya, adalah wujud kehadiran negara dalam menjamin hak ekonomi masyarakat, khususnya mereka yang berada jauh dari pusat-pusat pertumbuhan.
“Jalan itu bukan cuma urusan fisik. Ia adalah penghubung peluang, akses menuju pemerataan kesejahteraan,” katanya.
Sebagai Ketua DPRD, ia menyatakan komitmennya untuk mengawal anggaran dan kebijakan yang berpihak pada pembangunan wilayah tertinggal.
Hasanuddin berharap, ke depan tak ada lagi warga perbatasan yang harus membayar lebih mahal hanya karena masalah akses.
“Kalau kita serius ingin membangun Kaltim yang adil dan merata, maka infrastruktur di daerah tertinggal harus jadi prioritas utama,” tutupnya.
RF (ADV DPRD KALTIM)
