KALTIMKORANSERUYA– Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai menunjukkan dampak terhadap sektor jasa, khususnya industri perhotelan.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menilai penurunan tingkat okupansi hotel di sejumlah wilayah merupakan salah satu konsekuensi dari kebijakan penghematan yang dijalankan pemerintah daerah.
“Kita memang sedang melakukan efisiensi besar-besaran. Salah satu dampaknya, kegiatan-kegiatan pemerintahan yang biasa dilakukan di hotel, sekarang dialihkan ke fasilitas milik sendiri,” kata Hasanuddin usai menghadiri Musrenbang di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (5/5/2025).
Menurutnya, proyeksi APBD Kaltim tahun 2025 menunjukkan penurunan signifikan dari tahun sebelumnya. Jika sebelumnya berada di kisaran Rp21 triliun, maka tahun ini diperkirakan hanya mencapai sekitar Rp18 triliun. Imbasnya, anggaran untuk kegiatan birokrasi dan kunjungan kerja ikut disesuaikan.
“Total efisiensi tahun ini mencapai Rp700 miliar. Pemerintah provinsi lebih banyak menggunakan ruang seperti Odah Lamin dan Lamin Etam untuk kegiatan resmi,” ujarnya.
Bukan hanya lingkup eksekutif, Hasanuddin menjelaskan bahwa efisiensi juga diterapkan di lembaga legislatif. Jumlah personel yang ikut dalam kunjungan luar daerah dibatasi, dan sebagian besar perjalanan kerja dialihkan ke dalam wilayah Kaltim.
Situasi ekonomi global yang tidak stabil turut menjadi latar belakang kebijakan ini. Ia menyinggung kondisi geopolitik, kebijakan ekspor sejumlah negara, hingga fluktuasi pasar komoditas yang memengaruhi harga barang dan investasi.
“Kondisi dunia sedang tidak baik-baik saja. Perang Ukraina, kebijakan Amerika, hingga pembatasan ekspor pangan membuat harga melonjak dan ikut berdampak ke daerah,” katanya.
Kendati demikian, ia menegaskan bahwa langkah efisiensi bukan berarti kegiatan pemerintah dihentikan total. Ia mendorong agar pengurangan anggaran tetap memperhatikan keberlangsungan aktivitas pemerintahan.
“Kalau pun harus dipangkas, sebaiknya jangan semuanya. Cukup separuh, supaya kegiatan tetap berjalan dan ekonomi lokal, termasuk sektor hotel, tidak mati suri,” jelasnya.
Ia juga menyoroti kondisi pasar komoditas utama Kalimantan Timur seperti batu bara dan crude palm oil (CPO) yang mulai mengalami gejolak harga. Hal ini turut menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan ke depan.
“Penurunan pendapatan ini membuat kita harus benar-benar selektif dalam menyusun program. Harapannya, ini hanya fase jangka pendek,” tutupnya.
RF (ADV DPRD KALTIM)
