Seruya, Bontang – Kota Bontang secara resmi menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 1.990.429.896.070,00.
Keputusan ini disepakati dalam Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan I DPRD Kota Bontang, yang digelar pada Sabtu malam (29/11/2025) di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota.
Rapat paripurna yang dihadiri langsung oleh Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni dan Wakil Wali Kota Agus Haris ini menjadi penutup dari pembahasan anggaran yang penuh tantangan.
Dalam sambutannya, Wali Kota Neni Moerniaeni tidak menampik bahwa penyusunan APBD 2026 adalah proses yang berat.
Ia menyoroti dampak signifikan dari kebijakan fiskal nasional, khususnya penurunan dana transfer dari pemerintah pusat hingga 37,76 persen.
“Penurunan dana transfer yang mencapai hampir 40 persen ini sangat memengaruhi kemampuan fiskal kota kita. Dengan ketergantungan kita terhadap dana pusat yang mencapai 85 persen, penyesuaian anggaran menjadi sebuah keniscayaan,” terangnya.
Penurunan drastis ini tercermin dari total pendapatan daerah yang menyusut dari Rp 2,678 triliun menjadi hanya Rp 1,667 triliun. Kondisi ini memaksa pemerintah daerah untuk melakukan rasionalisasi belanja secara ketat.
Pun menghadapi defisit yang harus ditutup, Wali Kota Neni menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga kualitas pelayanan publik.
“Rasionalisasi dilakukan tanpa mengurangi pelayanan dasar, enam Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan pelayanan publik esensial. Kami pastikan efisiensi tidak mengurangi hak masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa strategi anggaran diarahkan untuk memperkuat kemandirian fiskal dan menjamin keberlanjutan pembangunan.
Komitmen alokasi anggaran tetap dipertahankan untuk sektor-sektor kunci, antara lain 20 persen untuk pendidikan dan 40 persen untuk infrastruktur, selain fokus pada kesehatan dan pengentasan kemiskinan.
“Setiap rupiah dalam APBD 2026 harus memberikan dampak nyata. Ini komitmen kami,” pungkas Wali Kota.
Di samping itu Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, menyampaikan seluruh tahapan pembahasan APBD telah dilakukan dengan cermat dan kolektif oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Laporan Banggar yang dibacakan oleh Rustam, merincikan struktur akhir APBD 2026 yang disepakati sebesar Rp 1,99 triliun.
Persetujuan ini ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama oleh Wali Kota dan Pimpinan DPRD.
Wali Kota Neni mengakhiri rapat dengan harapan bahwa APBD ini, yang merupakan hasil kerja bersama, akan segera dikawal pelaksanaannya setelah melalui tahap evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. (Adv)
