BONTANG – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bontang menegaskan program pembangunan daerah tidak cukup hanya tercantum dalam dokumen perencanaan.
Kepala Bapperida melalui Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, menyebut setiap program yang diusulkan organisasi perangkat daerah (OPD) harus memiliki indikator yang jelas, target realistis, serta mampu menunjukkan hasil yang terukur agar benar-benar mendukung pencapaian sasaran pembangunan.
Ini disampaikan Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Syarifuddin dalam rapat pembahasan tindak lanjut hasil fasilitasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 dan persiapan verifikasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2027 yang digelar di Ruang Rapat Bapperida Kota Bontang, Rabu 1 Juli 2026.
Syarifuddin menekankan bahwa penyusunan program dan kegiatan tidak boleh hanya bersifat administratif.
Setiap program harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan sasaran pembangunan daerah, indikator kinerja, target capaian, serta kebutuhan riil masyarakat.
“Yang perlu kita pastikan bukan hanya programnya ada, tetapi apakah indikatornya sudah tepat, targetnya realistis, output-nya jelas, outcome-nya terukur, dan pagu indikatifnya mendukung pencapaian sasaran pembangunan,” jelasnya.
Hal inilah, katanya, yang nantinya akan dicermati dalam proses tindak lanjut fasilitasi RKPD maupun persiapan verifikasi Renja.
Dalam rapat tersebut, Bapperida mencermati berbagai aspek teknis penyusunan Renja 2027, mulai dari kesesuaian nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan, konsistensi indikator kinerja, ketepatan target, hingga keselarasan pagu indikatif dengan prioritas pembangunan daerah.
Bapperida juga menekankan pentingnya sinkronisasi Renja Perangkat Daerah dengan RKPD 2027 sehingga seluruh program yang diusulkan tetap berada dalam koridor arah kebijakan pembangunan Kota Bontang.
Menurut Syarifuddin, tahapan verifikasi Renja nantinya tidak hanya memeriksa kelengkapan dokumen, tetapi juga menelaah substansi perencanaan, mulai dari tujuan, sasaran, indikator kinerja, target, lokasi kegiatan, kelompok sasaran hingga kebutuhan pendanaan.
“Verifikasi Renja bukan sekadar memeriksa kelengkapan dokumen. Lebih dari itu, verifikasi menjadi ruang untuk memastikan bahwa setiap rencana kerja perangkat daerah benar-benar selaras dengan RKPD, memiliki indikator yang jelas, dan dapat mendukung pencapaian target pembangunan Kota Bontang,” katanya. (Adv)
