KALTIM — Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni bertemu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Arifatul Choiri Fauzi.
Dia diskusi bersama pihak Kementerian PPPA dan Pemprov Kaltim di Kantor Gubernur Kaltim, Sabtu 10 Mei 2025.
Pertemuan itu membahas urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di wilayah Benua Etam.
Sebagai langkah konkret, Neni usulkan beberapa strategi penanganan jangka panjang, antara lain:
1. Integrasi pendidikan keluarga dan pengasuhan dalam kurikulum usia dini.
2. Pelaksanaan kelas manajemen emosi bagi anak dan remaja.
3. Penguatan dan pengembangan lembaga pengasuhan anak (daycare) yang ramah anak dan keluarga.
Politisi Golkar itu juga mengemukakan salah satu program unggulan Pemkot Bontang, yaitu ‘Tengok Tetangga’.
Program ini dilaksanakan oleh PPATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat).
Katanya program ini terbukti efektif menurunkan angka kekerasan dan mencegah penyalahgunaan narkoba.
“Serta menekan prevalensi stunting melalui pendekatan komunitas dan gotong royong,” ucapnya.
Neni juga mengharap besar pemerintah pusat meningkatkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Sebab tambahan dana sangat penting memperkuat daya dukung daerah dalam menjalankan advokasi dan pendampingan korban kekerasan.
“Jika DAK dapat ditingkatkan, maka pemerintah daerah punya kapasitas lebih besar menciptakan sistem perlindungan inklusif dan berkelanjutan bagi perempuan dan anak,” jelasnya. (*)
