Home Bontang DKUKMP Bontang Hadiri Rakor Validasi Data Pekerja Rentan untuk Program BPJS Ketenagakerjaan

DKUKMP Bontang Hadiri Rakor Validasi Data Pekerja Rentan untuk Program BPJS Ketenagakerjaan

Rakor Validasi Data Pekerja Rentan untuk Program BPJS Ketenagakerjaan (foto:dkumpp]
Rakor Validasi Data Pekerja Rentan untuk Program BPJS Ketenagakerjaan (foto:dkumpp]

BONTANG – Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan (DKUKMP) Kota Bontang menghadiri Rapat Koordinasi Data Penerimaan Bantuan Pekerja Rentan Miskin BPJS Ketenagakerjaan yang digelar di Ruang Rapat DPMPTSP Kota Bontang, Senin 15 Juni 2026.

Dalam kegiatan tersebut, DKUKMP diwakili Kepala Bidang Perindustrian, Muh. Ridwan, bersama staf Bidang Perindustrian, Eka Yuliana.

Rapat koordinasi lintas sektor itu membahas sinkronisasi, verifikasi, dan pemutakhiran data calon penerima bantuan bagi pekerja rentan miskin yang akan mendapatkan perlindungan melalui program BPJS Ketenagakerjaan.

Kehadiran DKUKMP menjadi bagian dari dukungan pemerintah daerah dalam memastikan data pelaku usaha dan pekerja di sektor industri yang masuk kategori rentan dapat terverifikasi dengan baik sehingga program bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran.

Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, dalam arahannya menegaskan pentingnya penggunaan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan program penanganan kemiskinan, stunting, maupun perlindungan pekerja rentan.

“Kita harus bekerja berdasarkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Agus Haris.

Pada kesempatan tersebut, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang juga memaparkan perkembangan proses verifikasi data pekerja rentan yang telah dilakukan.

Selain itu, seluruh perangkat daerah diminta terus melakukan pemutakhiran data secara berkala guna menjaga akurasi data penerima manfaat.

Melalui keterlibatan dalam rapat koordinasi ini, DKUKMP Kota Bontang berkomitmen mendukung penyediaan data yang akurat dan valid, khususnya bagi pekerja dan pelaku usaha sektor industri, sebagai dasar pelaksanaan program perlindungan sosial yang tepat sasaran dan berkelanjutan. (Adv)