Bapperida dan Diskominfo Evaluasi Integrasi Data Antar-OPD di Bontang

BONTANG – Integrasi data antarperangkat daerah menjadi salah satu fokus dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) Tahun 2025 yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bontang, Selasa 9 Juni 2026.

Kegiatan yang melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bontang itu dipimpin Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bapperida, Syarifuddin, serta didampingi Kepala Bidang Pembangunan Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan, Noni Agetha.

Dalam forum tersebut, peserta membahas kualitas dan keterpaduan data yang selama ini dikelola oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Evaluasi dilakukan untuk memastikan data pembangunan yang digunakan pemerintah memiliki standar yang sama dan dapat dimanfaatkan secara bersama.

Syarifuddin mengatakan keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada kualitas data yang tersedia. Karena itu, penguatan tata kelola data menjadi kebutuhan yang harus terus dilakukan.

“Data yang valid dan terintegrasi akan memudahkan pemerintah dalam menyusun perencanaan, melakukan pengendalian program, hingga mengevaluasi hasil pembangunan secara lebih objektif,” ujarnya.

Menurut dia, melalui penerapan Satu Data Indonesia, pemerintah daerah berupaya mengurangi perbedaan data antarinstansi yang selama ini kerap menjadi kendala dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

Selain mengevaluasi penyelenggaraan SDI, kegiatan tersebut juga membahas kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial yang berfungsi sebagai pengelola data spasial daerah.

Kepala Bidang Pembangunan Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida, Noni Agetha, menjelaskan data geospasial memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan berbasis wilayah.

“Data spasial yang terintegrasi membantu pemerintah melihat kondisi wilayah secara lebih akurat sehingga kebijakan pembangunan dapat disusun sesuai kebutuhan masing-masing kawasan,” katanya.

Ia menambahkan, informasi geospasial saat ini menjadi salah satu kebutuhan penting dalam perencanaan infrastruktur, pengembangan kawasan, penguatan sektor perekonomian, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.

Melalui monitoring dan evaluasi tersebut, Bapperida berharap koordinasi antarperangkat daerah dalam pengelolaan data semakin kuat. (Adv)