BONTANG – Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang, Winardi, menilai pemerintah daerah perlu lebih serius dalam menyusun peta potensi investasi sebagai dasar menarik investor ke Kota Taman.
Hal itu disampaikannya saat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanaman Modal. Menurutnya, keberadaan regulasi saja tidak cukup apabila tidak dibarengi dengan pemahaman yang jelas mengenai keunggulan daerah yang dapat ditawarkan kepada investor.
Winardi mengatakan selama ini Bontang kerap mengklaim diri sebagai kota industri. Namun, ia menilai pemerintah perlu lebih jujur melihat sumber daya yang benar-benar dimiliki daerah agar strategi investasi dapat disusun secara tepat.
Menurutnya, salah satu kekuatan utama Bontang justru berada pada sektor maritim. Letak geografis dan kondisi perairan yang mendukung aktivitas ekspor-impor dinilai menjadi nilai jual yang selama ini belum dimaksimalkan.
“Kita harus sadar dulu apa potensi utama yang kita miliki. Jangan sampai kita bicara investasi, tetapi belum memahami apa yang sebenarnya bisa dijual kepada investor. Kalau saya melihat, kekuatan terbesar Bontang ada pada laut dan posisi strategisnya untuk kegiatan ekspor-impor,” ujarnya, Kamis (18/6/2026).
Ia menjelaskan banyak investasi besar yang masuk ke Bontang memanfaatkan keunggulan akses laut dan pelabuhan. Karena itu, potensi tersebut seharusnya menjadi fokus dalam penyusunan peta investasi daerah.
Menurutnya, keberadaan kawasan industri dan sejumlah perusahaan besar yang berkembang di Bontang juga tidak lepas dari dukungan akses laut yang strategis. Keunggulan itu, kata dia, harus dipromosikan secara lebih agresif kepada calon investor.
“Selama ini saya belum melihat potensi laut Bontang benar-benar dijual sebagai kekuatan investasi. Padahal banyak investor datang karena melihat kemudahan akses logistik, pelabuhan, dan aktivitas ekspor-impor yang didukung kondisi perairan kita,” katanya.
Selain itu, DPRD juga telah menyiapkan ruang melalui pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan mengakomodasi kawasan industri dan perdagangan. Namun menurutnya, langkah tersebut perlu diikuti dengan perencanaan investasi yang lebih konkret.
Winardi menilai penyusunan peta potensi investasi harus melibatkan berbagai pihak, termasuk pelaku usaha yang memahami kebutuhan pasar dan investor.
“Kita sudah menyiapkan ruangnya lewat RTRW. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah menyusun perencanaan penanaman modal yang serius. Jangan hanya memenuhi syarat administrasi, tetapi benar-benar punya arah pengembangan yang jelas,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah daerah melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha dan organisasi pengusaha, dalam merumuskan arah investasi agar kebijakan yang lahir benar-benar sesuai kebutuhan daerah dan dunia usaha.
“Saya kira ini tanggung jawab bersama. Pemerintah, DPRD, dunia usaha, HIPMI, Kadin, semua harus duduk bersama merumuskan potensi yang bisa dijual. Kalau kita sepakat bahwa laut adalah kekuatan utama Bontang, maka seluruh strategi investasi harus diarahkan ke sana,” pungkasnya.(Adv)
