Home Bontang Winardi Ingatkan Disporapar Jangan Terkesan Berbisnis dengan Masyarakat Lewat Tarif Fasilitas Olahraga

Winardi Ingatkan Disporapar Jangan Terkesan Berbisnis dengan Masyarakat Lewat Tarif Fasilitas Olahraga

Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang, Winardi.(dok: koranseruya)
Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang, Winardi.(dok: koranseruya)
BONTANG – Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang, Winardi, mengingatkan pemerintah agar penerapan tarif fasilitas olahraga tidak menimbulkan kesan bahwa pemerintah daerah sedang berbisnis dengan masyarakat.
Hal itu disampaikan Winardi saat membahas rencana pengelolaan fasilitas olahraga sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD).
Menurutnya, pemanfaatan fasilitas olahraga sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) untuk mendukung biaya perawatan merupakan langkah yang wajar, namun kebijakan tarif harus dilakukan secara hati-hati.
Ia menilai, keberadaan retribusi sebaiknya diarahkan untuk membantu biaya pemeliharaan fasilitas agar tidak terus membebani APBD.
“Fasilitas olahraga memang bisa menjadi sumber pemasukan daerah, minimal untuk biaya perawatannya sendiri. Jadi maintenance tidak terus bergantung pada APBD,” ujarnya, Kamis (14/5/2026).
Meski demikian, Winardi menegaskan pemerintah tetap harus menjaga persepsi publik agar tidak muncul anggapan bahwa fasilitas umum dijadikan alat bisnis terhadap masyarakat.
Menurutnya, setiap penetapan tarif perlu melalui uji publik sebelum diterapkan secara resmi. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengetahui respons masyarakat sekaligus menjadi bahan evaluasi pemerintah.
“Kita harus melihat dulu respons masyarakat. Kalau ada keberatan atau masukan, tarif bisa dikoreksi kembali sebelum ditetapkan,” katanya.
Pria yang akrab disapa Awin ini menyarankan agar tarif awal dibuat terjangkau agar masyarakat terbiasa memanfaatkan fasilitas olahraga yang tersedia. Setelah penggunaan berjalan baik dan fasilitas benar-benar dirasakan manfaatnya, evaluasi tarif dapat dilakukan secara bertahap.
“Kalau masyarakat sudah merasa nyaman dan membutuhkan fasilitas itu, penyesuaian tarif nantinya akan lebih mudah diterima,” jelasnya.
Meski demikian, ia kembali menekankan agar orientasi utama kebijakan tetap berpihak kepada pelayanan publik, bukan semata mengejar keuntungan.
“Yang harus dijaga adalah jangan sampai publik merasa dijadikan objek bisnis. Saya yakin pemerintah tidak punya niat ke arah sana,” pungkasnya.(Adv)