KALTIMKORANSERUYA — Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Hasanuddin Mas’ud, menanggapi isu kenakalan remaja di lingkungan pelajar dengan mendorong pendekatan berbasis pendidikan dan pembinaan karakter.
Ia menolak gagasan penggunaan metode barak militer yang sempat diterapkan di beberapa wilayah, seperti Jawa Barat, karena dinilai tidak cocok diterapkan di Kaltim.
“Kaltim memiliki kondisi sosial yang berbeda. Kita butuh pendekatan yang membimbing, bukan menghukum. Jangan sampai siswa justru makin jauh dari pendidikan,” ujar Hasanuddin, Sabtu (14/6/25).
Menurutnya, sejauh ini belum ada laporan resmi yang masuk ke DPRD Kaltim terkait insiden kekerasan antarpelajar atau kenakalan remaja ekstrem.
Meski begitu, ia mengingatkan bahwa potensi masalah semacam itu tetap harus diantisipasi secara serius.
“Kalau memang ada laporan dari orang tua, sekolah, atau masyarakat, tentu kami akan tindak lanjuti. Tapi sejauh ini belum ada aduan yang masuk secara formal,” jelasnya.
Hasanuddin menekankan bahwa tindakan represif bukanlah solusi jangka panjang untuk permasalahan pelajar. Ia justru mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, sekolah, orang tua, dan tokoh masyarakat dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat dan inklusif.
“Kita ingin membentuk generasi muda yang tangguh secara mental dan moral, bukan generasi yang trauma karena pendekatan kekerasan,” ujarnya.
Ia juga membuka ruang partisipasi publik dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang responsif terhadap tantangan sosial pelajar masa kini.
Bagi Hasanuddin, kunci dari penyelesaian masalah ini terletak pada sistem pembinaan yang konsisten, bukan pendekatan temporer.
“Kami di DPRD akan siap mengevaluasi dan mendukung langkah-langkah yang edukatif dan berpihak pada masa depan anak-anak kita,” tutup politisi Partai Golkar itu.
RF (ADV DPRD KALTIM)
