KALTIMKORANSERUYA – Ketimpangan anggaran menjadi tantangan tersendiri bagi kota-kota strategis di Kalimantan Timur, termasuk Balikpapan. Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menilai kondisi tersebut hanya bisa diatasi melalui sinergi erat antara pemerintah provinsi dan daerah.
Berbicara sebagai legislator dari daerah pemilihan Balikpapan, Sabaruddin menegaskan pentingnya keterlibatan aktif Pemprov Kaltim dalam menopang program-program pembangunan yang tidak terjangkau oleh APBD kota.
“Dengan ruang fiskal yang terbatas, mustahil bagi Balikpapan memenuhi seluruh kebutuhan warganya sendiri. Provinsi harus hadir dan terlibat,” ujar Sabaruddin, Sabtu (24/5/25).
Ia mendorong penguatan kolaborasi, tak hanya pada level eksekutif, tapi juga di tingkat legislatif. Komisi II DPRD Kaltim, menurutnya, terbuka untuk menjalin komunikasi langsung dengan DPRD Balikpapan guna menyerap aspirasi yang lebih konkret dari lapangan.
“Komunikasi antarkomisi sangat penting. DPRD kota tahu persis apa yang dibutuhkan warga, dan dari situ kami bisa bantu perjuangkan anggarannya di provinsi,” jelasnya.
Sabaruddin juga menekankan bahwa perencanaan anggaran harus berbasis data dan kebutuhan faktual, bukan hanya pendekatan administratif.
“Hal itu penting untuk memastikan bahwa bantuan provinsi benar-benar menyasar sektor prioritas dan wilayah yang paling membutuhkan,” tuturnya.
Menurutnya, memperkuat koordinasi antardaerah bukan hanya soal anggaran, tetapi bagian dari strategi pemerataan pembangunan yang berkelanjutan.
“Banyak daerah berkembang pesat tapi dibatasi kemampuan fiskalnya. Di situlah peran provinsi sebagai penggerak utama pembangunan harus diperkuat,” pungkasnya.
RF (ADV DPRD KALTIM)
