Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, menyoroti kebijakan pemerintah pusat yang memangkas Transfer ke Daerah (TKD) hingga Rp6 triliun.
Ia menilai pengurangan besar ini langsung menekan kapasitas anggaran daerah dan berimbas pada banyak rencana pembangunan.
Subandi mengungkapkan, dampak pemangkasan tersebut membuat Pemprov Kaltim terpaksa melakukan rasionalisasi hampir di seluruh kegiatan, termasuk dana aspirasi DPRD.
“Dengan pemotongan sebesar itu, banyak program harus disesuaikan, termasuk pokok pikiran DPRD,” ujar Subandi.
Menurutnya, sejumlah kegiatan yang sudah dijadwalkan kemungkinan besar tidak dapat dilaksanakan tahun ini dan harus ditunda sementara.
“Saya sudah menyampaikan ke masyarakat, beberapa kegiatan pasti tertunda karena pokir ikut dipangkas,” jelasnya.
Ia menambahkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini harus meninjau ulang rencana kerja dan menetapkan prioritas agar program penting tetap terlaksana meski anggaran berkurang.
“Semua OPD terdampak, jadi harus ada penyesuaian supaya kegiatan prioritas tetap jalan,” katanya.
Subandi meminta masyarakat memahami bahwa kondisi ini bukan keputusan daerah, melainkan konsekuensi dari kebijakan pusat.
Terakhir, ia menegaskan Pemprov dan DPRD saat ini tengah menata kembali skala prioritas agar layanan publik tetap optimal meski ruang fiskal sangat terbatas. (AL/Adv/DPRDKaltim)
