BONTANG – Komisi B DPRD Bontang mempertanyakan kepastian keberangkatan atlet menuju Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) yang sebelumnya sempat tidak memiliki kejelasan informasi, namun kemudian berkembang kabar bahwa ajang tersebut tetap akan digelar pada November 2026 mendatang.
Dalam rapat pembahasan, Komisi B menyoroti apakah pemerintah daerah nantinya akan langsung memberangkatkan atlet atau terdapat mekanisme lain yang akan ditempuh, mengingat banyaknya cabang olahraga (cabor) yang akan dipertandingkan serta kebutuhan pembiayaan bagi atlet dan official.
Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, menegaskan bahwa kepastian skema pembiayaan harus segera diperjelas agar tidak menimbulkan kebingungan di kalangan atlet maupun pelatih.
“Yang kami pertanyakan itu kepastiannya. Apakah daerah memang siap memberangkatkan seluruh kontingen atau ada pola pembiayaan tertentu yang akan diterapkan. Jangan sampai atlet dan official menunggu tanpa kepastian,” ujarnya, Selasa (12/5/2026).
Isu utama yang menjadi perhatian adalah skema pembiayaan keberangkatan kontingen, termasuk bagaimana pemerintah daerah memastikan dukungan anggaran yang memadai di tengah jumlah cabor yang cukup besar.
“Apalgi ini banyak canir yang harus kita berangkatkan, jadi harus jelas. Apakah mereka tinggal berangkat saja atau semua sudah ditanggung oleh provinsi,” ucapnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispopar) Bontang, Eko Mashudi menyampaikan bahwa pengajuan anggaran untuk kegiatan tersebut akan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.
Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini Pemerintah Provinsi juga baru akan menganggarkan kegiatan Porprov pada APBD Perubahan, sehingga Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) belum berani mengalokasikan anggaran dalam APBD murni.
“Karena pihak provinsi sebagai penyelenggara juga baru menganggarkan di perubahan, maka kami di daerah mengikuti mekanisme tersebut,” jelas Eko.(Adv)
