KALTIMKORANSERUYA – Ketimpangan pembangunan antarwilayah di Kalimantan Timur menjadi perhatian serius Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud. Ia menilai, wajah pembangunan tidak seharusnya hanya dilihat dari megahnya infrastruktur di pusat kota, melainkan sejauh mana pembangunan menyentuh masyarakat hingga ke pelosok.
“Selama kita masih membiarkan satu daerah tertinggal sementara yang lain maju pesat, maka itu bukan pembangunan. Itu ketidakadilan yang dilegalkan,” tegas Hasanuddin, Rabu (7/5).
Menurutnya, pola pembangunan yang terlalu teknokratis namun minim keberpihakan sosial justru memperlebar ketimpangan. Ia menyoroti lemahnya koordinasi antarinstansi yang kerap menyebabkan pemborosan anggaran, seperti proyek jalan yang harus dibongkar kembali karena tidak sesuai dengan rencana pembangunan saluran air.
“Pembangunan yang baik adalah yang berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar demi serapan anggaran,” ujarnya.
Hasanuddin juga mengkritisi tren pembangunan yang hanya mementingkan tampilan estetika tanpa mempertimbangkan manfaat langsung bagi rakyat.
“Bangunlah yang memang dibutuhkan rakyat. Jangan hanya yang indah untuk difoto, tapi kosong manfaatnya di lapangan.” katanya.
Politisi Partai Golkar ini mendorong adanya sinergi antara kekuatan teknokrasi dan komitmen politik dalam perencanaan pembangunan. Ia juga menekankan pentingnya melibatkan masyarakat melalui forum-forum seperti Musrenbang, serta memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai hasil dari serap aspirasi warga.
Hasanuddin mengingatkan bahwa pembangunan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kolektif seluruh elemen, termasuk legislatif dan masyarakat. Tanpa koordinasi lintas sektor, katanya, pembangunan hanya akan menjadi tumpukan rencana tanpa makna.
“Keberhasilan pembangunan bukan hanya tentang apa yang selesai dibangun, tapi tentang siapa yang benar-benar merasakan hasilnya,” tutupnya.
RF (ADV DPRD KALTIM)
