KALTIMKORANSERUYA – Muhammad Darlis Pattalongi, Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, menyoroti keterlambatan pencairan insentif untuk guru honorer swasta yang terus menjadi masalah di daerah.
Ia menegaskan bahwa insentif tersebut adalah hak yang harus diberikan tepat waktu.
“Insentif ini bukan hadiah, tapi hak guru yang dijamin pemerintah sebagai bentuk dukungan kesejahteraan,” kata Darlis, Senin (26/5/25).
Menurutnya, keterlambatan sering terjadi karena data guru yang tidak sinkron antara sekolah, dinas pendidikan, dan kementerian pusat. Keakuratan dan kesiapan data menjadi faktor kunci agar proses pencairan berjalan lancar.
Darlis juga mengingatkan pentingnya pembaruan data di Sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang menjadi dasar penyaluran insentif.
“Sekolah harus memastikan data guru terinput dengan benar di Dapodik, lalu diteruskan secara valid ke dinas dan kementerian,” ujarnya.
Ia mengajak Dinas Pendidikan Kaltim dan Kemendikbudristek untuk lebih proaktif memastikan seluruh guru honorer swasta menerima insentif sesuai jadwal, mengingat kebutuhan ekonomi guru tidak bisa ditunda.
“Guru honorer bekerja maksimal, jadi jangan sampai insentifnya terlambat,” pungkas Darlis.
RF (ADV DPRD KALTIM)
