KALTIMKORANSERUYA – Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Timur, Salehuddin, mendesak Pemerintah Provinsi Kaltim untuk segera mencairkan insentif bagi guru honorer di sekolah swasta yang hingga kini belum diterima.
Ia menyebut keterlambatan ini bukan sekadar urusan administrasi, tetapi menyangkut kesejahteraan dan semangat kerja para pendidik.
“Insentif itu bukan cuma bentuk penghargaan, tapi juga bagian dari penghidupan mereka. Keterlambatan seperti ini sangat berdampak pada motivasi mengajar,” ujar Salehuddin, Selasa (27/5/25).
Ia menyoroti pentingnya kejelasan waktu pencairan, terlebih bagi guru-guru honorer di daerah terpencil dan di sekolah swasta yang selama ini berperan penting dalam menjaga akses pendidikan.
“Kalau insentif terus terlambat, bukan tidak mungkin akan mengganggu proses belajar-mengajar. Kami minta Pemprov segera bertindak,” tegasnya.
Di sisi lain, Salehuddin juga mengangkat isu kekurangan tenaga pendidik di sejumlah wilayah Kaltim.
Menurutnya, distribusi guru yang tidak merata semakin memperburuk kualitas layanan pendidikan, terutama di daerah yang sulit dijangkau.
“Jumlah guru kita masih belum ideal. Sementara distribusinya tidak merata. Ini masalah serius yang harus segera diatasi,” katanya.
Ia menilai bahwa peningkatan kualitas pendidikan di Kaltim sangat bergantung pada ketersediaan dan kesiapan sumber daya manusia.
Oleh karena itu, ia mendorong penyusunan peta kebutuhan guru yang lebih akurat agar kebijakan rekrutmen bisa tepat sasaran.
“Kita butuh data yang solid soal kebutuhan guru. Tanpa itu, sulit menciptakan sistem pendidikan yang adil dan merata,” ujar politisi Partai Golkar ini.
Sebagai bentuk komitmen legislatif, Salehuddin memastikan bahwa pihaknya akan terus mendorong pembenahan mekanisme penyaluran insentif, termasuk mendesak akuntabilitas dari instansi terkait.
“Penyaluran insentif harus punya sistem yang rapi dan jadwal yang pasti. Ini bentuk penghormatan terhadap jasa para guru yang selama ini bekerja dalam keterbatasan,” pungkasnya.
RF (ADV DPRD KALTIM)
