Samarinda – DPRD Kaltim menolak rencana pemerintah pusat memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) pada tahun anggaran 2026. Kebijakan tersebut dinilai dapat melemahkan kemampuan fiskal daerah dan menghambat pembangunan.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, menegaskan dukungan terhadap sikap penolakan pemotongan DBH. Ia menilai Kaltim sebagai daerah penghasil energi memiliki hak atas pembagian DBH yang sesuai ketentuan.
“Kaltim selalu membantu menjaga stabilitas nasional, tetapi bukan berarti hak masyarakat boleh dikurangi,” ujarnya.
Samsun mengingatkan, pemangkasan DBH dapat berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan program prioritas pemerintah daerah. Penurunan alokasi juga dikhawatirkan memperlambat pembangunan yang sedang berjalan.
Ia tidak menampik kemungkinan munculnya aksi penolakan dari masyarakat jika komunikasi pemerintah daerah dan pusat tidak membuahkan hasil.
“Kalau masyarakat ingin menyampaikan aspirasi, kami tentu tidak bisa menghalangi,” katanya.
Saat ini, DBH Kaltim disebut berpotensi turun menjadi sekitar Rp15 triliun pada 2026, dari sebelumnya Rp21 triliun. (AL/Adv/DPRDKaltim)
