KALTIMKORANSERUYA – Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, menilai kesejahteraan buruh di daerah masih jauh dari harapan. Ia mendorong pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah kebijakan yang lebih progresif guna memperbaiki kondisi tersebut.
Menurut Darlis, peningkatan kesejahteraan buruh hanya dapat dicapai melalui sinergi yang kuat antara pemerintah dan pelaku usaha. Untuk itu, ia menyarankan agar pemerintah mempermudah proses perizinan usaha dan memberikan insentif kepada pengusaha yang memiliki komitmen terhadap peningkatan kesejahteraan pekerja.
“Pemerintah perlu mempercepat perizinan dan memberikan insentif kepada pengusaha yang mendukung kesejahteraan buruh. Ini akan menciptakan sinergi yang saling menguntungkan antara dunia usaha dan pekerja,” kata Darlis saat ditemui, Selasa (6/5/2025).
Darlis juga menyarankan agar pengusaha mulai melakukan efisiensi terhadap biaya-biaya non-operasional yang tidak produktif, seperti birokrasi yang berbelit dan pungutan yang tidak relevan. Menurutnya, dana yang dihemat dari pos-pos tersebut dapat dialihkan untuk meningkatkan upah dan kesejahteraan buruh.
“Jika pengusaha bisa mengurangi biaya yang tidak produktif, dana yang terhemat dapat dialihkan untuk meningkatkan gaji buruh. Hal ini jelas akan meningkatkan kesejahteraan mereka,” ujarnya.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini menekankan pentingnya peran pemerintah sebagai mediator aktif antara pengusaha dan buruh. Menurutnya, pemerintah harus mampu menjembatani kepentingan kedua pihak demi terciptanya hubungan industrial yang sehat dan berkeadilan.
“Pemerintah harus memastikan kebijakan yang diambil memberikan keseimbangan antara kepentingan pengusaha dan hak-hak buruh. Kolaborasi yang kuat akan menciptakan kondisi ekonomi yang lebih adil,” jelasnya.
Darlis berharap, dengan kebijakan yang tepat dan dukungan dari semua pihak, kesejahteraan sosial di Kalimantan Timur dapat meningkat secara merata dan berkelanjutan.
RF (ADV DPRD KALTIM)
