BONTANG – Keterbatasan ruang fiskal membuat Pemerintah Kota Bontang harus mencari celah anggaran untuk membiayai keikutsertaan kontingen pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VIII Kalimantan Timur 2026 di Kabupaten Paser.
Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bontang, Yoga Saputra, mengungkapkan pemenuhan anggaran Porprov tidak bisa dilakukan dengan mudah. Sejumlah pos belanja organisasi perangkat daerah (OPD) terpaksa digeser demi memenuhi kebutuhan kontingen.
Hal itu disampaikan Yoga dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi B DPRD Bontang terkait partisipasi kontingen pada Porprov 2026, Senin (12/10/2026).
Yoga mengatakan, anggaran yang bisa disiapkan pemerintah daerah kini mencapai Rp4,5 miliar. Nilai tersebut menjadi batas maksimal yang dapat diupayakan di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang tertekan.
“Saya rasa kami sangat menyesal tidak bisa memfasilitasi lagi dari nilai yang sudah kami sampaikan kemarin, di angka Rp4,5 miliar,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, untuk mencapai angka tersebut, BPKAD sudah melakukan pergeseran anggaran dari sejumlah OPD. Bahkan, langkah itu menimbulkan keberatan karena masing-masing perangkat daerah juga memiliki kebutuhan pembiayaan.
“Kami sudah mencubit terakhir kali, dan yang dicubit juga sebenarnya sudah marah. Tapi konsekuensinya tetap APBD yang menanggung,” terangnya.
Menurut Yoga, upaya mencari tambahan anggaran semakin terbatas lantaran sebagian besar belanja sudah terealisasi atau terikat kontrak. Mengalihkan anggaran dari kegiatan yang sedang berjalan berisiko menimbulkan persoalan hukum.
Karena itu, BPKAD hanya dapat mempertimbangkan alokasi yang masih memungkinkan untuk digeser. Ia juga menyebut kemungkinan pemanfaatan komponen belanja tidak terduga untuk membantu memenuhi kebutuhan kontingen.
“Kontrak kegiatan sudah berjalan semua. Kami tidak bisa mengambil anggaran di tengah kontrak karena ada konsekuensi wanprestasi,” jelasnya.
Yoga turut menjelaskan bahwa anggaran Porprov belum dialokasikan dalam APBD murni karena kepastian tempat dan waktu pelaksanaan saat itu belum tersedia. Ketika pembahasan perubahan APBD dilakukan, jadwal dan lokasi mulai jelas, tetapi jumlah peserta kontingen Bontang belum final.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispopar) Bontang, Eko Mashudi, sebelumnya menyebut usulan awal anggaran Porprov mencapai Rp7,87 miliar untuk sekitar 1.000 orang kontingen. Namun, alokasi awal yang disetujui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) hanya Rp2 miliar sebelum meningkat menjadi Rp4 miliar melalui pembahasan bersama DPRD dan TAPD.
Dalam RDP tersebut, BPKAD menyampaikan tambahan anggaran Rp500 juta sehingga total dana yang disiapkan mencapai Rp4,5 miliar.
Dengan waktu pelaksanaan Porprov yang semakin dekat, pemerintah daerah kini dihadapkan pada tantangan untuk mengoptimalkan anggaran yang tersedia agar kebutuhan kontingen tetap terpenuhi tanpa mengganggu komitmen belanja daerah lainnya. (Adv)
