Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menyoroti rendahnya realisasi anggaran dan pendapatan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjelang tutup tahun anggaran 2025.
Hasil evaluasi menunjukkan serapan anggaran belum mencapai 70 persen, sementara PAD baru berada di kisaran 60 persen. Kondisi ini dinilai jauh dari target yang semestinya sudah mendekati capaian maksimal di akhir tahun.
“Waktu tinggal sedikit, OPD harus mempercepat langkah agar anggaran yang disiapkan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ujar Ananda.
Menurutnya, masalah lambatnya serapan bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga berakar dari perencanaan yang kurang matang serta lemahnya pengendalian di internal OPD.
Karena itu, ia mendorong percepatan administrasi, audit lebih awal, dan penguatan koordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah.
Ananda menambahkan bahwa penyusunan target pendapatan dan belanja harus lebih realistis agar tidak menghambat pelaksanaan program prioritas.
“Percepatan bisa dilakukan sepanjang sesuai aturan. Yang penting, serapan anggaran harus maksimal agar program tidak berhenti hanya di atas kertas,” tegasnya.
Sebagai bentuk pengawasan, DPRD Kaltim memastikan akan terus memantau kinerja OPD demi memastikan belanja daerah berjalan efektif dan manfaatnya dirasakan masyarakat.
“Kami akan mengawal penuh agar pelaksanaan anggaran benar-benar tepat sasaran,” tutupnya. (AL/Adv/DPRDKaltim)
