Samarinda – DPRD Kaltim menyoroti kecilnya pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang dihasilkan dari aktivitas di Sungai Mahakam. Padahal, arus logistik yang melintas di jalur tersebut terbilang sangat tinggi.
Berdasarkan data KSOP, pemasukan dari sektor ini hanya mencapai sekitar Rp395 miliar per tahun, angka yang dinilai tidak sebanding dengan besarnya kegiatan industri yang memanfaatkan sungai tersebut.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, mengatakan Mahakam merupakan jalur utama bagi tongkang batu bara, CPO, hingga distribusi berbagai kebutuhan industri. Namun, besarnya pergerakan barang tidak diiringi peningkatan pendapatan daerah.
“Mahakam ini nadi ekonomi Kaltim, tapi kontribusinya masih Rp395 miliar. Itu jelas belum ideal,” ujar Ananda.
Ananda menegaskan perlunya optimalisasi alur sungai, terlebih saat pemerintah pusat melakukan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD). Menurutnya, Kaltim harus memperkuat sumber pendapatan sendiri agar pembangunan tidak terus bergantung pada pemerintah pusat.
“Kalau penerimaannya bertambah, layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur bisa ditingkatkan,” jelasnya.
Ia mengajak pemerintah daerah mengambil langkah nyata, baik melalui peningkatan koordinasi dengan KSOP, Pelindo, maupun Perusda MBS. Mahakam, lanjutnya, harus mampu memberi nilai tambah, bukan sekadar jalur pengangkutan industri.
“Potensinya besar. Kalau tidak ada terobosan, pendapatannya akan terus begitu-begitu saja,” tukasnya. (AL/Adv/DPRDKaltim)
