BONTANG – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bontang mengingatkan seluruh perangkat daerah agar segera melengkapi dokumen pendukung Indeks Inovasi Daerah (IID) 2026.
Hal ini disampaikan Kepala Bapperida Kota Bontang, Syahruddin, saat membuka Ekspose Hasil Penilaian Mandiri Pemenuhan Data IID, Jumat 26 Juni 2026.
Ia menyebut langkah ini sebagai upaya mengembalikan status Kota Bontang ke kategori sangat inovatif, pasalnya pada penilaian 2025 turun menjadi kategori inovatif.
Syahruddin mengatakan hasil penilaian mandiri menunjukkan masih banyak perangkat daerah yang tingkat kelengkapan data inovasinya berada di bawah 50 persen.
Kondisi tersebut dinilai dapat mengurangi nilai inovasi meskipun implementasinya telah berjalan di lapangan.
“Kita ingin kembali mengejar kategori sangat inovatif dengan nilai di atas 65. Karena itu, setiap inovasi harus didukung dokumen yang lengkap dan substansi yang kuat,” ujarnya.
Ia menegaskan inovasi tidak boleh dipandang sebagai kewajiban administratif semata, melainkan harus menjadi budaya kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, inovasi merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Sebagai kota industri di Kalimantan Timur, lanjut Syahruddin, Bontang dituntut terus memperkuat daya saing melalui berbagai terobosan di setiap perangkat daerah.
Ia juga mengingatkan bahwa waktu pemenuhan data IID hanya tersisa sekitar dua minggu.
Seluruh OPD diminta segera melengkapi dokumen, memperbaiki administrasi, dan memastikan setiap inovasi memenuhi seluruh indikator penilaian.
“Kita sering sudah melakukan inovasi, tetapi tidak terdokumentasikan dengan baik. Akibatnya, ketika dinilai, bukti dukungnya belum memenuhi persyaratan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Bapperida Kota Bontang, Ade Darmawan, menjelaskan setiap inovasi harus memiliki kelengkapan dokumen mulai dari identifikasi permasalahan, tujuan, manfaat, tahapan pelaksanaan, regulasi pendukung, dokumentasi implementasi hingga bukti dampak yang dihasilkan.
Menurutnya, kelengkapan administrasi menjadi salah satu aspek penting dalam penilaian IID.
“Kadang inovasinya sudah bagus dan manfaatnya nyata, tetapi nilainya tidak maksimal karena dokumen pendukung belum lengkap. Dalam dua minggu ini yang kita kejar bukan hanya cepat, tetapi juga tepat dan sesuai indikator,” jelasnya. (Adv)
