BONTANG – Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, mengusulkan agar Pemerintah Kota Bontang menyatukan urusan pariwisata dan kebudayaan dalam satu organisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar pengembangan kedua sektor dapat berjalan lebih fokus dan terarah.
Rustam menilai saat ini pengelolaan pariwisata dan kebudayaan masih terpisah. Urusan kebudayaan berada di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), sedangkan pariwisata berada di bawah Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf).
Menurutnya, kondisi tersebut membuat perhatian pemerintah terhadap pengembangan pariwisata dan kebudayaan menjadi tidak maksimal karena terbagi ke sejumlah bidang dan instansi.
“Kalau memang pemerintah setuju dengan saran teman-teman, seyogyanya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini disatukan. Jangan dipecah supaya lebih konsen membangun sektor pariwisata dan kebudayaannya,” ujarnya, Rabu (3/6/2026).
Ia menambahkan, Kota Bontang memiliki cita-cita menjadi daerah tujuan wisata pasca-migas. Karena itu, dibutuhkan lembaga yang secara khusus menangani sektor tersebut agar program dan kebijakan yang disusun lebih terfokus.
Sebagai Ketua PHRI Bontang, Rustam bahkan berharap ke depan ada OPD yang berdiri sendiri dan memiliki kewenangan penuh dalam mengelola sektor pariwisata dan kebudayaan.
Menurutnya, penyatuan kedua sektor tersebut juga dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran dan pengawasan program sehingga target pengembangan pariwisata daerah lebih mudah tercapai.
“Harus ada lembaga atau OPD yang memang mengelolanya secara khusus, bukan hanya berada di bidang-bidang,” tutupnya.(Adv)
