BONTANG – Komisi B DPRD Bontang menyoroti tingginya beban operasional pengelolaan pasar yang dinilai belum sebanding dengan pemasukan dari retribusi.
Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, menyebut kondisi ini berpotensi membebani anggaran daerah jika tidak segera dibenahi. Katanya, biaya operasional pasar setiap bulan cukup besar, terutama untuk kebutuhan listrik yang mencapai sekitar Rp100 juta untuk tiga pasar. Selain itu, masih ada pengeluaran lain seperti air dan kebutuhan teknis lainnya.
“Pengeluarannya ini cukup besar. Jadi pemasukan dari retribusi yang ada sekarang belum mampu menutup biaya operasional,” ujarnya.m saat dihubungi melalui teleepon, Sabtu (23/5/2026).
Menurut Rustam, meski pengelolaan pasar pada prinsipnya bertujuan untuk pelayanan publik dan bukan semata mencari keuntungan, aspek keberlanjutan operasional tetap harus menjadi perhatian. Ia menilai, kondisi fiskal daerah yang sedang mengalami tekanan tidak memungkinkan jika biaya operasional terus bergantung pada APBD.
“Kalau semuanya disubsidi, kasihan juga APBD kita. Apalagi kondisi keuangan daerah sekarang sedang menurun,” katanya.
Karena itu, politisi Golkar ini mendorong agar pengelolaan pasar setidaknya bisa mencapai titik impas, di mana pendapatan dari retribusi mampu menutup biaya operasional.
Sebagai langkah konkret, pihaknya meminta evaluasi menyeluruh terhadap sistem retribusi yang berjalan saat ini. Ia menilai potensi penerimaan sebenarnya cukup, asalkan tidak terjadi kebocoran dalam proses pemungutan.
“Kalau tidak ada kebocoran, saya kira retribusi itu bisa menutup operasional,” tegasnya.
Rustam juga mengapresiasi upaya awal digitalisasi yang mulai diterapkan, seperti penggunaan aplikasi dan sistem parkir dengan palang. Namun, ia menilai implementasinya masih belum maksimal karena transaksi masih banyak dilakukan secara tunai.
“Kalau masih tunai, potensi kebocoran itu tetap ada. Ini yang harus dimaksimalkan ke sistem non tunai,” pungkasnya.(Adv)
