KALTIMKORANSERUYA – Evaluasi terhadap 100 hari pertama pemerintahan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji turut disampaikan Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahrudin.
Ia menilai masa awal kepemimpinan ini merupakan periode transisi yang penuh tantangan, namun menunjukkan arah yang positif, terutama dalam sektor pendidikan.
Ayyub menyebut program unggulan seperti Gratispol (pendidikan gratis) dan Jospol terus berjalan meskipun belum sepenuhnya menjangkau semua kalangan masyarakat.
“Kita kawal terus pelaksanaan Gratispol dan Jospol. Meskipun efisiensi anggaran masih menjadi kendala, kita optimistis tahun depan program ini akan menjangkau hampir 100 persen siswa di Kaltim,” ujar Ayyub, Rabu (28/5/25).
Menurutnya, salah satu hambatan utama saat ini adalah proses sinkronisasi visi gubernur dengan sistem birokrasi yang masih menjalankan kebijakan lama.
Koordinasi dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi krusial agar integrasi program bisa berjalan maksimal.
“Setiap awal pekan, mulai Senin sampai Rabu, hampir selalu ada rapat antara gubernur dan OPD terkait untuk menyamakan arah kebijakan. Dalam dua hingga tiga bulan ke depan, dampak akselerasi ini diprediksi mulai terasa nyata,” jelasnya.
Lebih dari sekadar pembebasan SPP, Ayyub menekankan bahwa program pendidikan gratis yang dicanangkan mencakup aspek yang lebih luas mulai dari kebutuhan seragam, buku, hingga fasilitas pendukung pembelajaran.
“Gratis itu bukan hanya soal SPP. Kita ingin siswa tidak terbebani oleh biaya apa pun. Karena itu, perhatian juga diarahkan ke fasilitas dasar seperti pagar sekolah, toilet, dan sarana lainnya,” tegasnya.
Ayyub juga menyoroti pentingnya efisiensi dalam pembangunan infrastruktur pendidikan agar tidak mubazir dan benar-benar berorientasi pada kebutuhan proses belajar mengajar.
Ia menyebut arahan gubernur sudah jelas: pembangunan harus berdampak langsung terhadap kualitas pendidikan.
“Fasilitas yang dibangun harus punya orientasi jelas. Jangan sampai hanya menghabiskan anggaran tanpa manfaat nyata bagi siswa dan guru,” katanya.
Ia memastikan bahwa DPRD Kaltim akan terus bersinergi dengan Pemprov dalam mengawal implementasi program-program prioritas ini, khususnya yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
“Pendidikan gratis harus benar-benar gratis. Ini investasi untuk masa depan daerah, dan kita semua punya tanggung jawab memastikan tidak ada lagi anak yang putus sekolah karena kendala biaya,” tutup Ayyub.
RF (ADV DPRD KALTIM)
