KALTIMSERUYA.COM – Realisasi anggaran pemprov tahun 2022 diklaim rendah. Padahal nilai APBD Kaltim termasuk besar se-nasional yakni Rp 12 triliun.
Anggota DPRD Kaltim fraksi PKB-Hanura Sutomo Jabir menyayangkan hal demikian. Harusnya dengan APBD besar itu rakyat kaltim sudah sejahtera. Tapi tidak semua masyarakat Kaltim menikmati dampak dari pembangunan akibat rendahnya serapan anggaran.
“Kinerjanya masuk lima besar terburuk se-nasional. Kan percuma kita punya uang banyak tapi kita tidak mampu konversi secara maksimal,” sindirnya.
Penyebab rendahnya serapan anggaran salah satunya karena persoalan pada pengadaan barang dan jasa melalui LPSE. Proses lelang selalu terlambat dilakukan di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Kaltim. Belum lagi dengan adanya proyek fisik yang menelan biaya miliaran rupiah tapi belum tuntas sampai sekarang.
Bahkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tahun anggaran 2021, sembilan proyek fisik menjadi catatan. Penyebabnya karena adanya denda keterlambatan pekerjaan proyek. Tercatat ada sembilan proyek dengan realisasi tidak sampai 90 persen. Bahkan ada yang di bawah 50 persen. Total denda keterlambatan tersebut adalah Rp 2.718.778.836,78.
Jika tidak segera diselesaikan, bukan tidak mungkin Silpa APBD Kaltim untuk tahun anggaran 2022 akan lebih besar dari tahun 2021. (adv/boy/dprdkaltim)
