KALTIMKORANSERUYA – Status Samarinda sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur dinilai belum sepenuhnya diimbangi dengan perhatian yang layak dalam pengalokasian anggaran daerah. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, mengkritik ketimpangan tersebut, menyebut Samarinda seakan hanya diperlakukan sebagai kota pinggiran dalam skema pembangunan provinsi.
“Sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi, Samarinda menanggung beban besar. Tapi alokasi anggaran yang diterima tidak mencerminkan itu,” ujar Darlis, Selasa (6/5/2025).
Ia menjelaskan, berbagai persoalan perkotaan seperti banjir, kemacetan, dan tekanan terhadap layanan publik semakin memburuk seiring pertambahan penduduk dan aktivitas wilayah. Menurutnya, kondisi ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengandalkan pendapatan daerah sendiri.
Meski Pendapatan Asli Daerah (PAD) Samarinda meningkat dalam beberapa tahun terakhir, Darlis menilai hal itu belum cukup untuk menutup kebutuhan pelayanan masyarakat dan pembenahan infrastruktur secara menyeluruh.
“Kota ini menopang mobilitas dan aktivitas seluruh provinsi. Tapi dukungan dari provinsi belum mencerminkan tanggung jawab itu,” katanya.
Ia juga menyayangkan kurangnya dukungan terhadap program-program strategis Pemkot Samarinda yang dianggap sudah menunjukkan arah pembangunan yang jelas dan progresif. Sejumlah program pengendalian banjir dan peningkatan layanan publik disebut belum mendapatkan porsi pembiayaan yang memadai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi.
Menurut Darlis, mekanisme bantuan keuangan daerah (BKD) selama ini terlalu terpaku pada hitungan kuantitatif seperti luas wilayah atau jumlah desa, tanpa mempertimbangkan peran fungsional suatu kota dalam struktur pemerintahan.
“Harus ada pembaruan formula. Kota seperti Samarinda butuh perhatian lebih karena memikul tanggung jawab regional, bukan hanya administratif lokal,” jelasnya.
Ia menegaskan, bukan soal kecemburuan terhadap daerah lain, tetapi perlunya pendekatan yang lebih adil dalam menyusun kebijakan fiskal daerah. Baginya, memperkuat Samarinda sebagai ibu kota berarti memperkuat pijakan administratif dan layanan pemerintahan di seluruh Kaltim.
“Kita ingin melihat Samarinda berkembang sebagai pusat pelayanan yang layak, tidak terseok-seok menangani persoalan dasar karena minim anggaran. Ini tentang memastikan keberlangsungan pembangunan provinsi secara menyeluruh,” pungkasnya.
RF (ADV DPRD KALTIM)
