Home Samarinda Sapto Setyo Pramono Dorong Penataan Kawasan Peternakan Terpadu di Kaltim

Sapto Setyo Pramono Dorong Penataan Kawasan Peternakan Terpadu di Kaltim

Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono.(Dok: koranseruya)
Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono.(Dok: koranseruya)

KALTIMKORANSERUYA — Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim untuk segera menyelaraskan pengembangan kawasan pertanian dan peternakan antar daerah. Ia menilai penataan kawasan yang terintegrasi menjadi kunci untuk mewujudkan swasembada pangan di wilayah tersebut.

Menurut Sapto, distribusi kawasan peternakan di kabupaten dan kota harus dilakukan berdasarkan karakteristik dan potensi lokal masing-masing. Tanpa pemetaan yang terfokus, program pengembangan pertanian dan peternakan dikhawatirkan berjalan tanpa arah yang jelas.

“Kawasan peternakan perlu ditata dengan baik agar setiap daerah memiliki fokus yang sesuai. Kita harus tahu mana wilayah yang cocok untuk ayam, sapi, atau babi,” ujarnya, Kamis (8/5/25).

Ia menyebutkan, setidaknya terdapat tujuh wilayah yang telah diproyeksikan menjadi sentra peternakan. Misalnya, Samarinda difokuskan untuk peternakan ayam, sementara Berau, Kutai Timur, Penajam Paser Utara, dan Paser diarahkan untuk pengembangan sapi. Adapun Kutai Barat disebut potensial sebagai pusat peternakan babi.

Sapto, yang berasal dari Fraksi Golkar, menegaskan pentingnya pembagian zona produksi yang jelas agar pengelolaan peternakan berjalan efektif dan berkelanjutan.

Hal ini dinilainya semakin relevan mengingat regulasi terbaru yang memasukkan sektor peternakan dalam lingkup kawasan pertanian dan perkebunan.

“Kalau kawasan peternakan tidak ditata dengan benar, dampaknya bisa berantakan. Ini bukan hanya soal produksi, tapi juga menyangkut tata ruang, distribusi, dan keberlanjutan,” ujarnya.

Untuk itu, ia mengaku telah menyampaikan gagasan ini kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kaltim. Ia berharap ada tindak lanjut konkret dalam bentuk koordinasi lintas daerah dan penyesuaian kebijakan yang lebih strategis.

“Sinkronisasi ini harus segera dilakukan agar kita bisa membangun sistem pangan yang mandiri dan kuat, dari hulu ke hilir,” tutupnya.

RF (ADV DPRD KALTIM)