Samarinda – Ketergantungan Kaltim pada pasokan beras dari luar daerah kembali menjadi sorotan. DPRD Kaltim menilai pemerintah harus segera memperkuat produksi pangan lokal agar daerah tidak terus bergantung pada impor antarwilayah.
Hingga saat ini, produksi beras di Kaltim belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari total kebutuhan sekitar 350 ribu ton per tahun, produksi lokal baru berada pada angka 170 ribu ton, sehingga hampir separuh kebutuhan masih dipasok dari luar daerah.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, mengingatkan Pemprov Kaltim agar tidak terlena dengan capaian indeks ketahanan pangan yang tergolong tinggi secara nasional.
Menurutnya, ketergantungan pada pasokan luar menandakan masih lemahnya kemampuan daerah dalam memproduksi pangan sendiri.
“Indeksnya bagus, tetapi kalau produksi dalam daerah belum mencukupi, berarti kita belum benar-benar aman secara pangan,” ujarnya.
Firnadi menyebutkan, salah satu kendala utama adalah minimnya lahan untuk pertanian. Dari sembilan juta hektare luas wilayah Kaltim, hanya sekitar 63 ribu hektare yang digunakan untuk lahan panen padi.
Ia menambahkan bahwa pembahasan anggaran pertanian untuk 2026 sudah dilakukan sejak pertengahan tahun.
Namun implementasi program terkendala aturan Permendagri 900/2024 yang membatasi ruang pemerintah provinsi dalam memberikan dukungan sarana dan prasarana pertanian.
“Petani butuh alat dan bantuan langsung, tapi regulasi baru justru membatasi. Perlu ada solusi agar program pertanian tetap berjalan,” tegasnya.
Firnadi menilai bahwa ketahanan pangan tidak cukup dihitung dari indeks, tetapi dari kemampuan memenuhi kebutuhan pokok secara mandiri dan berkelanjutan.
Ia mendorong Pemprov untuk memperluas lahan produktif dan memperkuat program pertanian agar produksi lokal bisa ditingkatkan.
“Jika produksi daerah kuat, stabilitas ekonomi juga akan semakin terjaga,” tutupnya. (AL/Adv/DPRDKaltim)
