BONTANG – Ketua Komisi A DPRD Kota Bontang, Heri Keswanto, menilai sektor pendidikan di Kota Bontang pada dasarnya telah tertangani dengan baik, baik dari sisi akses maupun dukungan pembiayaan.
Menurutnya, pemerintah kota telah mengambil peran besar dalam menjamin keberlangsungan pendidikan, mulai dari jenjang PAUD hingga perguruan tinggi. Hal itu diperkuat dengan kerja sama antara pemerintah daerah dan sejumlah perguruan tinggi di Bontang, sehingga kesempatan melanjutkan pendidikan terbuka luas bagi masyarakat.
“Kalau kita bicara pendidikan di Bontang, sebenarnya sudah selesai. Mulai dari PAUD sampai kuliah, semuanya sudah difasilitasi pemerintah,” ujarnya, Rabu (20/5/2026).
Ia menjelaskan, dukungan terhadap tenaga pendidik juga tergolong tinggi. Guru, baik di sekolah negeri maupun swasta, telah mendapatkan berbagai sumber pembiayaan seperti bantuan operasional dan insentif dari pemerintah daerah hingga provinsi. Jika diakumulasi, pendapatan tersebut dinilai telah melampaui standar upah minimum.
Tak hanya itu, pemerintah juga memastikan keberlangsungan sekolah swasta melalui berbagai skema dukungan. Di antaranya bantuan operasional seperti Bosmas dan Bosda, serta kebijakan kolaboratif antara sekolah negeri dan swasta.
“Sekolah swasta tidak perlu khawatir kekurangan murid. Ada kebijakan kolaborasi, termasuk distribusi siswa dari sekolah negeri ke swasta,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Heri, keterbatasan fasilitas di sekolah swasta juga disiasati melalui pemanfaatan sarana milik sekolah negeri. Dengan demikian, proses belajar mengajar tetap berjalan optimal meski terdapat kekurangan infrastruktur.
Pria yabg akrab disapa Herkes inu menegaskan, Dinas Pendidikan terus bergerak di bawah arahan wali kota untuk memastikan berbagai solusi tersebut berjalan di lapangan. Program kemitraan antara sekolah negeri dan swasta pun disebut telah mulai diimplementasikan.
“Dinas tidak tinggal diam. Mereka terus hadir bersama sekolah-sekolah, mencarikan solusi. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran pendidikan di Bontang akan menurun,” katanya.
Meski demikian, Heri mengakui masih ada pekerjaan rumah di sektor pembangunan, khususnya terkait peningkatan sarana dan kelengkapan administrasi sekolah swasta agar dapat mengakses dukungan dari pemerintah pusat.
“Kalau ada kekurangan, itu lebih ke pembangunan dan hal teknis. Tinggal kita lanjutkan dan perbaiki bersama,” tambahnya.
Ia pun mengajak seluruh pihak, termasuk pengelola sekolah, untuk memanfaatkan berbagai kebijakan yang telah disiapkan pemerintah secara optimal, sekaligus menjaga komunikasi yang baik dengan Dinas Pendidikan.
“Solusi sudah ada, tinggal bagaimana kita menjalankannya dengan baik,” pungkasnya.(Adv)
