TERASKATAKALTIM – Pengembangan Koperasi Merah Putih sebagai penggerak ekonomi lokal mendapat perhatian serius dari DPRD Kalimantan Timur (Kaltim).
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnandi Ikhsan, menekankan pentingnya sinergi agar program ini tidak justru menimbulkan gesekan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah lebih dulu eksis.
“Jangan sampai koperasi yang ditujukan untuk memperkuat ekonomi rakyat malah menciptakan persaingan internal di tingkat desa,” ujar Firnandi Rabu (28/5/25).
Program Koperasi Merah Putih digagas dengan dukungan pembiayaan hingga Rp3 miliar per desa.
Namun, menurut Firnandi, arah usaha koperasi perlu diarahkan agar tidak tumpang tindih dengan unit usaha BUMDes.
Ia menyarankan koperasi fokus pada sektor yang belum dijamah, seperti jasa penunjang, simpan pinjam, distribusi logistik, hingga layanan kebutuhan pokok.
“Kalau bisa, koperasi dan BUMDes saling melengkapi. Ini akan memperkuat ekosistem ekonomi desa secara keseluruhan,” jelasnya.
Firnandi juga mengingatkan bahwa dana yang digelontorkan untuk koperasi bersifat pinjaman, bukan hibah.
Oleh karena itu, ia menekankan perlunya pengelolaan yang akuntabel dan pengawasan yang ketat.
“Pinjaman ini harus dikelola secara bertanggung jawab. Pemerintah daerah akan menyiapkan tim khusus untuk mendampingi dan mengawasi operasional koperasi,” ungkapnya.
Ia menilai, pelatihan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi elemen penting agar koperasi mampu berkembang secara berkelanjutan dan terhindar dari kesalahan tata kelola.
Dengan perencanaan yang matang, inovasi, serta kolaborasi yang baik, Firnandi optimistis Koperasi Merah Putih dapat menjadi solusi bagi penguatan ekonomi desa.
“Koperasi bisa jadi kekuatan baru yang solid bagi desa jika dikelola dengan tepat,” pungkasnya.
RF (ADV DPRD KALTIM)
