Kutim — Legislator Kutai Timur (Kutim) Hapnie Armansyah geram lantaran undangannya berdialog terkait program pemerintahan tidak dipenuhi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kutim.
Politisi PPP itu menilai kurangnya keseriusan pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Dinas Pekerja Umum (PU) dan Dinas Pariwisata (Dispar) Kutim.
“Ini sudah undang OPD-OPD, kami minta minimal sekretarisnya hadir kan. Cuma kayaknya pemerintah tidak serius. Yang dikirim orang-orang yang tidak kompeten, kami minta sekretaris, yang datang kabid,” bebernya saat ditemui, Selasa (26/3).
“Kemarin (kita undang) juga Dinas PU, yang datang kabid tata ruang. Terus hari ini kami mengundang Dispora, Disdik bersama Dispar, enggak ada satu pun yang hadir.
Jadi kami merasa mereka tidak serius,” tambahnya dengan tegas.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kutim itu mengatakan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Kutim mestinya dihadiri oleh pihak terkait yang punya kompeten.
Namun, yang hadir dalam undangan tersebut adalah para kabid yang tidak menguasai seluruh bidang di instansinya.
“Jadi, LKPJ bupati itu kan isinya kinerja pemerintah Kutai Timur tahun 2023. Bagaimana kita mau bahas, bagaimana mau memberikan masukan kalau yang diundang nggak datang, terus yang dikirim orang-orang yang enggak bisa mewakili dinas itu,” ungkapnya.
“Maksudnya, saya nggak mau bilang nggak kompeten ya, tapi yang harusnya yang punya kerjaan ini kan minimal sekretaris lah, itu kita bisa terima karena kan menguasai juga ya kan? Jadi saya rasa pemerintah ini kayaknya betul-betul nggak serius,” tambahnya lagi.
Dikemukakannya, fungsi legislator salah satunya adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja eksekutif (pemerintah). Namun, Hapnie merasa eksekutif tidak menghargai lembaganya.
“Kalau dewan kan memberikan masukan, fungsi kami kan di sini pengawasannya. Pemerintahan itu kan mitra kami. Tapi kami kan harus mengawasi. Jadi saya kecewa, mereka enggak menghormati lembaga ini,” tuturnya dengan lantang.
Diakuinya, lembaga dewan telah membuat pansus, dan di bulan suci Ramadan ini pihaknya hadir untuk membahas secara serius. “Puasa ini kami semua datang ke sini menjalankan tugas dan tanggung jawab kami sebagai anggota DPR dalam anggota pansus, kebetulan saya ketuanya. Tapi kayaknya respons pemerintah nggak ada keseriusan.”
“Ini kami mau rapat, tapi bagaimana mau koordinasi kalau yang mau diajak bicara ndak ada. Padahal dari awal dikatakan minimal sekretaris. Secara komprehensif sekretaris dan Kadis yang menguasai semua bidang, kalau cuman usul satu kabid, itu kan cuman menguasai bidangnya dia, yang lain tidak,” sambungnya.
Lebih jauh legislator Kutim itu mengaku bahwa pemerintah adalah mintra kerjanya, dan para dewan merupakan wakil rakyat yang seharusnya memperjuangkan hak-hal rakyat.
“Kita ini kan mitra kerja. Kami ini juga perwakilan masyarakat. Masyarakat kan perlu tahu kerjamu apa sih? Dengan anggaran sebanyak itu kamu sudah serap berapa sih? Jangan sampai komunikasi anggaran kamu tidak bisa serap, kan sayang manfaatnya ke masyarakat enggak ada,” tukasnya.
Hapnie mengungkap alasan beberapa OPD itu tidak hadir saat diundang oleh pihaknya. Dan bahkan mengaku pemerintah telah menganggap sepele lembaganya.
“Dispora itu nggak ada konfirmasi sama sekali. Dinas Pariwisata alasannya FGD. Padahal bisa aja tu sekretarisnya datang ke sini,” jelas Hapnie.
“Mereka anggap sepele ini DPR. Mereka bilang kita kacang-kacang kah..? Ini mengenai hak masyarakat. Jangan dianggap sepel yang begini-begini. Masa kamu jalankan pemerintahan terus nggak ada yang kontrol,” pungkasnya menegaskan. (*)
