Home Headline News Desak Pemerintah Tangani Sektor Pertanian, Anggota DPRD Kaltim Ismail: Perda Perlindungan Lahan...

Desak Pemerintah Tangani Sektor Pertanian, Anggota DPRD Kaltim Ismail: Perda Perlindungan Lahan Pertanian Belum Maksimal

Anggota DPRD Kaltim, Ismail
Anggota DPRD Kaltim, Ismail

KALTIMKORANSERUYA — Isu ketahanan pangan sudah jadi isu nasional serta menjadi prioritas pemerintah pusat dan daerah.

Begitu pun dengan di Kalimantan Timur (Kaltim), Anggota DPRD Kaltim, Ismail angkat bicara mengenai isu tersebut.

Dia meminta agar pihak terkait serius dalam menangani pertanian di Benua Etam sehingga memperkuat ketahanan pangan di Kaltim.

Hal itu bukan tanpa alasan, Ismail menjelaskan Kaltim punya sumber daya di sektor pertanian yang cukup menjanjikan. Dengan pengelolaan yang baik, tentu saja bakal meningkatkan ketahanan pangan.

Lantaran itu, pihaknya sudah melakukan inisiatif dan melahirkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. “Kita sangat harapkan Perda ini (dijalankan),” tegas Ismail, Kamis (2/11/2023).

“Akan tetapi, sepertinya Perda ini belum terlalu serius dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Sehingga, ada beberapa lahan potensial yang menjadi sumber pangan kita, itu belum dimaksimalkan,” tambahnya.

Lebih jauh Ismail memaparkan bahwa Kaltim punya lahan kebun sawit yang lebih luas. Apalagi, kata dia, beberapa tahun terakhir terjadi penurunan jumlah produksi beras.

“Kalau kita melihat pertanian dalam arti luas, hari ini yang mendominasi adalah perkebunan sawit,” tegas anggota Fraksi-Nasdem itu.

“Harusnya kita (juga) mendorong ketahanan pangan, dan (terkait) ini pemerintah harus hadir. Karena yang menghadirkan potensi tanaman pangan itu bukan masyarakat,” sambung dia.

Saat ditanyai menyangkut komoditi yang berpotensi ekspor, Anggota Komisi II itu menjelaskan, selain dibutuhkan perluasan lahan, pemerintah juga perlu menyiapkan perangkat yang memadai.

“Ya harus menambah lahan baru dalam hal ini melakukan percetakan persawahan. Pemerintah juga harus memberi sarana memadai, termasuk pupuk, bibit unggul, dan fasilitas teknologi untuk menunjang kapasitas produksi,” imbuh Ismail.

“Ya sejauh ini sudah dilakukan, tapi masih banyak daerah yang belum memaksimalkan,” pungkasnya (ayb/adv)