BONTANG – DPRD Bontang menerima sejumlah masukan dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dalam agenda silaturahmi bersama jajaran legislatif. Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog pertama secara kelembagaan antara PGRI dan DPRD Bontang yang dihadiri perwakilan masing-masing komisi.
Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, mengatakan dalam pertemuan tersebut PGRI menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari peningkatan kesejahteraan guru hingga persoalan pemerataan peserta didik, khususnya terkait kondisi sekolah swasta.
Salah satu usulan yang mengemuka adalah pemberian bantuan hibah bagi sekolah swasta untuk mendukung pemerataan fasilitas pendidikan dan distribusi siswa.
“Baru ada usulan. Hari ini kita silaturahmi dengan kepengurusan PGRI, dan ini memang pertama kalinya secara kelembagaan PGRI bersilaturahmi dengan DPRD. Banyak hal yang disampaikan, termasuk soal kesejahteraan guru dan hibah untuk sekolah swasta,” ujarnya, Selasa (12/5/2026).
Ia menjelaskan, PGRI menilai salah satu penyebab menurunnya jumlah siswa di sekolah swasta adalah keterbatasan fasilitas dibandingkan dengan sekolah negeri. Karena itu, diperlukan skema bantuan agar terjadi pemerataan.
“Disampaikan bahwa salah satu solusi untuk pemerataan distribusi murid adalah dukungan bagi sekolah swasta melalui bantuan hibah, agar fasilitasnya bisa lebih setara,” jelasnya.
Dalam usulan tersebut, hibah diharapkan tidak dibatasi dalam nominal kecil seperti Rp200 juta hingga Rp250 juta, melainkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil sekolah. Namun demikian, DPRD menegaskan bahwa seluruh usulan harus dikaji secara komprehensif.
“Kami di DPRD sangat terbuka. Silakan Dinas Pendidikan membuat kajian mendalam terkait opsi yang disampaikan, kemudian nanti dibahas bersama DPRD dan disampaikan ke Wali Kota,” katanya.
Andi Faizal menegaskan bahwa secara prinsip DPRD mendukung upaya pemerataan kualitas pendidikan, termasuk untuk sekolah swasta dan pesantren. Namun, kebijakan tersebut harus mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.
“Kalau niatnya baik dan untuk pemerataan, kita semua sepakat. Tapi tentu harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah kita hari ini,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kondisi fiskal daerah saat ini menjadi tantangan tersendiri, sehingga kebijakan peningkatan belanja hibah perlu dihitung secara cermat agar tidak membebani struktur anggaran daerah.
“Kalau dibuka terlalu lebar, kita juga harus hati-hati karena belanja hibah bisa menjadi sangat besar. Makanya ini perlu dikaji secara mendalam,” pungkasnya.(Adv)
