Samarinda – Pemerintah Provinsi Kaltim tengah menyiapkan sebuah platform digital untuk memperbaiki tata kelola dan pengawasan program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan agar lebih transparan, terukur, dan merata di seluruh daerah.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menjelaskan bahwa pemerintah provinsi akan menerbitkan regulasi sebagai dasar penerapan sistem tersebut.
Melalui digitalisasi, setiap proses yang dilakukan mulai dari pendataan hingga pelaporan kegiatan CSR akan terekam secara sistematis dan dapat dipantau secara real time.
“Selama ini laporan dan pengawasannya masih manual. Dengan sistem digital, input data, monitoring, sampai evaluasi bisa dilakukan lebih cepat dan akurat,” ujar Darlis.
Ia menegaskan bahwa meski pemerintah menyediakan kerangka pengaturan, pengelolaan dana CSR tetap berada di tangan masing-masing perusahaan.
Pemerintah hanya memastikan bahwa program yang dijalankan perusahaan sejalan dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Dalam platform tersebut nantinya akan tersedia daftar prioritas pembangunan yang bisa dipilih perusahaan, seperti sektor pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, kepemudaan, olahraga, hingga infrastruktur. Setiap item akan dilengkapi informasi lokasi, jenis kegiatan, dan kebutuhan anggaran.
Melalui sistem ini, Pemprov Kaltim berharap distribusi CSR dapat lebih merata dan menyentuh daerah yang selama ini jarang mendapatkan dukungan pembangunan. (AL/Adv/DPRDKaltim)
