KALTIMKORANSERUYA – Kepadatan pusat Kota Samarinda dinilai telah mencapai titik kritis. Menyikapi kondisi itu, anggota DPRD Kalimantan Timur, Abdul Giaz, mendorong agar sebagian kantor pemerintahan dipindahkan ke wilayah pinggiran seperti Palaran dan Loa Janan Ilir.
Giaz menjelaskan bahwa relokasi perkantoran tak hanya menjadi solusi mengurangi kemacetan, tapi juga upaya untuk memulai pemerataan pembangunan wilayah.
“Pusat kota sudah sesak. Alih fungsi sebagian kantor pemerintahan ke daerah yang masih memiliki lahan luas bisa menjadi langkah strategis memperluas akses pembangunan,” ujarnya, Kamis (22/5/25).
Ia menyebut, selama ini pembangunan kota masih terfokus di pusat, sementara kawasan pinggiran kerap tertinggal dari sisi infrastruktur dasar. Mulai dari penerangan jalan, kondisi jalan lingkungan, hingga fasilitas umum masih jauh dari kata memadai.
Menurut Giaz, distribusi aktivitas pemerintahan ke luar pusat kota akan membawa efek domino. Selain membuka akses bagi pelayanan publik yang lebih dekat bagi warga pinggiran, geliat ekonomi lokal juga dipastikan akan ikut tumbuh seiring dengan aktivitas yang meningkat.
“Pergerakan ekonomi bisa tumbuh di sekitar kantor pemerintahan baru. Ini bisa menjadi stimulus bagi warga setempat untuk membuka usaha atau layanan penunjang lainnya,” tambah politisi dari Fraksi NasDem ini.
Tak hanya berbicara soal pemindahan, Giaz juga mengusulkan agar pusat Kota Samarinda diarahkan menjadi kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Menurutnya, konsep ini dapat menciptakan kota yang lebih ramah lingkungan dan nyaman bagi masyarakat.
“Bayangkan jika pusat kota dimanfaatkan sebagai ruang hijau dan area publik. Itu akan meningkatkan kualitas hidup dan menjadikan Samarinda lebih seimbang dalam tata ruangnya,” ungkapnya.
Ia berharap gagasan ini dapat menjadi pertimbangan serius dalam perencanaan jangka panjang pembangunan kota, mengingat Samarinda memiliki tantangan ganda sebagai kota berkembang dan penyangga utama kawasan Ibu Kota Negara (IKN).
RF (ADV DPRD KALTIM)
