KALTIMKORANSERUYA – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Andi Satya Adi Saputra, menilai kebijakan nasional terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu lebih adaptif terhadap kondisi daerah, terutama di wilayah seperti Kalimantan Timur yang memiliki tantangan geografis dan logistik berbeda dari daerah di Pulau Jawa.
“Program ini punya niat baik, tapi pelaksanaannya tak bisa disamaratakan. Kita harus realistis melihat fakta lapangan, khususnya di daerah dengan biaya logistik yang tinggi seperti Kaltim,” ujar Andi, Sabtu (17/5/25).
Ia menyebut, perbedaan distribusi bahan pangan dan infrastruktur antarwilayah menyebabkan biaya operasional MBG di Kaltim cenderung lebih besar. Hal ini berisiko menghambat efektivitas program jika tidak ada penyesuaian anggaran dan strategi implementasi.
Menurutnya, fleksibilitas dalam desain kebijakan menjadi kunci agar program ini benar-benar menjangkau anak-anak sekolah secara merata, khususnya di kawasan 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
Andi juga menekankan pentingnya sinergi lintas pemerintah agar pelaksanaan program tidak mengalami kendala teknis. Mulai dari pendataan sasaran penerima manfaat, distribusi bahan makanan, hingga kesiapan tenaga pelaksana, semuanya harus disiapkan secara matang melalui koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Bukan hanya soal pembagian makanan, tetapi juga sistem distribusi, kualitas gizi, dan keberlanjutan program jangka panjang,” jelas politisi muda itu.
Ia menyoroti bahwa kualitas makanan menjadi aspek vital dalam mendukung tumbuh kembang anak usia sekolah. Maka dari itu, ia meminta agar aspek gizi tak dilupakan di tengah upaya memastikan ketersediaan pangan di lingkungan pendidikan.
“Yang kita ingin bentuk adalah generasi kuat, sehat, dan cerdas. Maka kualitas gizi dalam setiap sajian adalah harga mati,” tegasnya.
Sebagai penutup, Andi berharap pemerintah pusat membuka ruang dialog yang lebih intensif dengan daerah, agar pelaksanaan MBG tidak hanya seremonial, melainkan menyentuh kebutuhan nyata masyarakat di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Kaltim.
RF (ADV DPRD KALTIM)
