KALTIMKORANSERUYA – Menyusul insiden tabrakan kapal tongkang yang terjadi pada 28 April 2025, Pemerintah resmi menutup sementara akses Jembatan Mahakam I, salah satu jalur vital penghubung di Kota Samarinda. Keputusan ini diambil sebagai tindak lanjut dari rapat dengar pendapat yang digelar Komisi II DPRD Kalimantan Timur bersama sejumlah pihak terkait.
Penutupan diberlakukan mulai hari ini, Rabu (30/4/2025), dengan tujuan mendukung proses uji kelayakan struktur oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur. Langkah ini dinilai penting guna memastikan kondisi jembatan benar-benar aman sebelum kembali dibuka untuk umum.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menyambut baik keputusan tersebut. Ia menilai penutupan ini adalah bagian dari langkah preventif demi menghindari risiko lebih besar.
“Kita tidak bisa menunggu sampai jatuhnya korban jiwa. Penutupan ini adalah bentuk kehati-hatian yang patut diapresiasi. Yang perlu dipastikan sekarang adalah evaluasi menyeluruh terhadap kondisi jembatan dan sistem keselamatan di sekitarnya,” ujar Sarkowi.
Sarkowi juga menyoroti fakta bahwa insiden serupa bukan kali pertama terjadi. Menurutnya, kejadian berulang menunjukkan belum adanya upaya mitigasi yang serius dari instansi terkait.
“Sudah berkali-kali jembatan ini ditabrak kapal. Jika terus dibiarkan tanpa solusi yang jelas, itu sama saja membiarkan potensi bahaya mengancam warga. Harus ada evaluasi menyeluruh dan tindakan nyata,” tegasnya.
Ia juga mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) untuk meningkatkan koordinasi dan menyusun langkah-langkah mitigasi yang lebih efektif.
“Jangan lagi berpikir bahwa setiap kerusakan bisa diperbaiki seperti biasa. Sekarang saatnya fokus pada pencegahan. Semua pihak harus duduk bersama dan menyusun strategi jangka panjang agar kejadian seperti ini tidak terulang,” katanya.
Diakhir, Sarkowi menyatakan penutupan Jembatan Mahakam I memang membawa dampak terhadap aktivitas masyarakat, namun langkah ini dianggap sebagai pengorbanan yang perlu dilakukan demi keselamatan bersama.
“Kini, perhatian publik tertuju pada langkah lanjutan dari pemerintah dan instansi teknis untuk memastikan keamanan infrastruktur krusial ini di masa mendatang,” pungkasnya.
