KALTIMKORANSERUYA — Untuk memajukan suatu daerah tak terlepas dari dunia pendidikan. Indonesia yang begitu luas dan begitu banyak pulau harus diimbangi dengan pendidikan yang baik serta kekayaan alam yang melimpah harus dikelola dengan cerdas oleh masyarakat.
Itu semua diawali dengan pendidikan, apalagi di benua Etam ini pendidikan dimulai dari pelosok hingga perkotaan dan itu menjadi kebutuhan pokok bagi setiap manusia,
Dengan demikian, pendidikan merupakan usaha dasar yang seharusnya terencana untuk mewujudkan suasana belajar yang baik agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya.
Atas dasar itu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) Sutomo Jabir mengungkapkan bahwa fasilitas pendidikan di setiap wilayah mesti dibenahi secepat mungkin.
Pasalnya, Anggota Komisi III DPRD Kaltim itu menemukan beberapa sekolah yang perlu diperhatikan secara prioritas. Menurutnya, jika sarana dan prasarana belum memadai, pasti akan sangat berdampak dan mengganggu proses belajar murid.
Dirinya mencontohkan, seperti yang terjadi di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Sandaran, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang sampai saat ini belum memiliki ruang belajar yang memadai. “Coba lihat misalnya di SMAN 2 Sandaran. Belum ada WC-nya, RKB-nya cuma 3,” jelas Sutomo Jabir, Senin (23/10/23)
“Terakhir itu saya ke Maratua. Maratua waktu itu, waktu saya datang memprihatinkan juga. Malah ditambah RKB-nya dari badan bencana nasional tuh,” tambah dia.
Usai survei lokasi tersebut, politisi muda itu pun segera berkoordinasi dengan dinas terkait, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim. Akhirnya menuai rencana pembangunan di tahun 2024 mendatang.
“Saya langsung koordinasi dengan Dinas Pendidikan, ternyata waktu itu masih persoalan lahan, dan Alhamdulillah mungkin tahun depan kita akan dorong anggaran 50 Miliar untuk SMAN 9 (Berau), Maratua,” bebernya.
Guna pembenahan dan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di masa mendatang, politisi PKB itu juga menyampaikan kepada Disdikbud Kaltim bahwa secepatnya harus melakukan evaluasi. “Ya karena mereka diberi 20 persen anggaran untuk ini kan,” tegasnya. (Adv)
