KALTIMKORANSERUYA – Ketimpangan dalam pemanfaatan sumber daya alam (SDA) Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan.
Muhammad Husni Fahruddin, Anggota Komisi II DPRD Kaltim, menekankan pentingnya reformasi kebijakan agar pengelolaan SDA tidak hanya menguntungkan korporasi, tapi juga membawa dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
“Kita punya kekayaan alam luar biasa, tapi ironisnya rakyat justru hanya jadi penonton di daerah sendiri,” ujar Fahruddin, Senin (26/5/25).
Ia menilai dominasi perusahaan besar di sektor tambang dan energi tidak dibarengi dengan peningkatan signifikan dalam taraf hidup masyarakat lokal.
Keterlibatan warga, lanjutnya, selama ini hanya sebatas sebagai pekerja tanpa akses dalam proses pengambilan keputusan maupun distribusi hasil.
Menurut Ayub, kondisi tersebut menunjukkan belum adanya keberpihakan yang nyata dalam kebijakan pengelolaan SDA. Ia mendesak agar pemerintah daerah segera menyusun regulasi baru yang memberi ruang partisipasi masyarakat secara utuh mulai dari perencanaan, pengawasan, hingga pembagian hasil.
“Kalau bicara keadilan, masyarakat harus ikut menentukan arah pembangunan, bukan hanya menerima dampak,” tegasnya.
Ayub juga mengajak semua pihak, termasuk pelaku usaha, untuk terlibat dalam menciptakan tata kelola SDA yang inklusif dan berkelanjutan.
Ia pun menilai sudah saatnya paradigma lama yang hanya menitikberatkan pada keuntungan ekonomi bergeser menuju pendekatan yang berorientasi pada keadilan sosial.
“Kesejahteraan rakyat harus menjadi pusat dari kebijakan pengelolaan SDA. Tanpa itu, kekayaan alam hanya akan memperdalam jurang ketimpangan,” pungkasnya.
RF (ADV DPRD KALTIM)
