KALTIMKORANSERUYA – Perlambatan ekonomi yang mulai terasa di Kalimantan Timur mendorong DPRD Kaltim mengambil langkah proaktif.
Wakil Ketua Komisi II, Sapto Setyo Pramono, menyoroti dampak langsung perlambatan ini terhadap kemampuan fiskal daerah, khususnya dalam penyusunan dan realisasi APBD.
“Pertumbuhan ekonomi kita terganggu, salah satunya karena implementasi Perpres Nomor 1 Tahun 2025. Ini berdampak pada daya beli masyarakat dan serapan anggaran di berbagai sektor,” ungkap Sapto usai agenda monitoring bersama BPKAD dan Bapenda Kaltim, Rabu (28/5/2025).
Ia menjelaskan, salah satu sektor yang paling terdampak adalah pertambangan. Penurunan harga batu bara yang menjadi andalan pendapatan Kaltim menyebabkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor tersebut ikut menurun.
“Beberapa perusahaan tambang mengalami penurunan produksi dan harga jual. Ini tentu mempengaruhi DBH kita, dan imbasnya langsung terasa pada PAD,” jelas politisi dari Partai Golkar itu.
Untuk mengatasi tekanan tersebut, Sapto mendorong agar Pemprov segera menggali potensi dari sumber pendapatan lain.
Ia menyinggung pentingnya optimalisasi personal income (PI) 10 persen serta sektor-sektor yang selama ini belum tergarap secara maksimal.
“Peluang dari PI dan sektor-sektor non-tambang belum dimaksimalkan. Ini saatnya kita mulai menyusun peta jalan baru untuk pendapatan daerah,” ujarnya.
Sapto juga menyoroti tidak maksimalnya kontribusi dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) seperti Pajak Kehutanan (PKH) dan Pajak Penjualan Hasil Tambang (PKT).
Padahal, menurutnya, sektor-sektor inilah yang memberikan dampak besar terhadap lingkungan di Kaltim.
“Kerusakan hutan dan lingkungan kita tinggi, tapi pemasukan dari sektor tersebut nyaris tidak ada. Kementerian ESDM harus dilibatkan serius. Surat resmi sudah kami kirim ke Gubernur agar ini diperjuangkan,” tegasnya.
Dengan tantangan yang ada, ia berharap semua potensi pendapatan bisa dimasukkan secara strategis dalam pembahasan P-APBD 2025 dan APBD 2026 mendatang.
“Kita tidak bisa terus bergantung pada sektor lama. Jangan sampai sumber daya kita terkuras, tapi daerah justru tidak mendapat bagian yang layak,” tutup Sapto.
RF (ADV DPRD KALTIM)
