Home Bontang Pemerataan Pembangunan Infrastruktur di Bontang, Sutomo Jabir: Semua Pihak Harus Kolaborasi

Pemerataan Pembangunan Infrastruktur di Bontang, Sutomo Jabir: Semua Pihak Harus Kolaborasi

Anggota DPRD Kaltim, Sutomo Jabir (dok. pribadi)
Anggota DPRD Kaltim, Sutomo Jabir (dok. pribadi)

KALTIMKORANSERUYA — Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat perlu adanya sarana infrastuktur dan pendidikan harus merata.

Hal itu dikemukakan oleh Anggota DPRD Kaltim Sutomo Jabir. Menurutnya, perlu adanya sumur untuk memenuhi kebutuhan air minum bersih di beberapa wilayah khususnya di Kota Bontang.

Kemudian rehab rumah layak huni di Bontang masih banyak dibutuhkan, beberapa sekolah pendidikan mengeluh terkait fasilitas yang kurang memadai.

Pemerataan pembangunan di sejumlah wilayah, menjadi catatan penting yang diingatkan Sutomo Jabir.

“Bontang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan interkonektivitas Kaltim. Bontang telah ditetapkan sebagai kawasan industri berbasis migas dan kondensat. Untuk itu pembangunan infrastruktur penunjang, seperti jalan dan jembatan, penyediaan air bersih, kelistrikan harus benar-benar direncanakan dengan baik,” kata legislator Partai PKB.

Selain itu, politisi PKB itu meminta kepada PUPR agar penerapan anggaran itu harus terealisasi secara maksimal dan merata.

“Dinas PU terbagi beberapa bidang ada bidang bina marga, cipta karya, perairan dan perkim, nah harapan kita terealisasi secara merata ke semua wilayah misalnya perkim ada program rehab rumah layak huni mesti jangan hanya di kota saja tapi harus menyentuh ke wilayah-wilayah terpencil,” katanya saat dihubungi oleh kaltimkoranseruya, Sabtu (28/10/2023).

Oleh karena itu, ia meminta dinas terkait untuk menaruh atensi. Terutama dalam hal pemerataan akses infrastruktur dan kesehatan.

“Saya lihat program rehab rumah layak huni di provinsi itu tidak ada yang masuk wilayah terpencil. Begitu pun dengan kegiatan fasilitas air bersih, salah satu target kita kan mengurangi stunting, semua terlibat termasuk PU,” bebernya.

“Beberapa daerah di wilayah terpencil banyak stunting karana tidak adanya fasilitas air bersih jadi harus ada kolaborasi dengan semua pihak,” sambungnya.

Terakhir ia menegaskan untuk mewanti-wanti supaya pemerintah kelurahan kecamatan dan pemerintah lebih selektif dalam menyampaikan usulan pembangunan. Selain itu, dia meminta agar usulan pembangunan, baik yang bersifat fisik maupun program, tidak hanya terfokus di sisi kota, tetapi juga mesti menyentuh daerah terpencil. (ayb/Adv)