BONTANG – Anggota Komisi B DPRD Bontang, Nursalam, menilai keterbatasan anggaran masih menjadi kendala terbesar dalam upaya memperkuat pelayanan pemerintahan maupun mendorong pengembangan sektor industri di Kota Bontang.
Menurutnya, persoalan kekurangan sumber daya manusia (SDM) sebenarnya masih dapat diatasi melalui kebijakan kepala daerah dengan melakukan penyesuaian atau penempatan pegawai sesuai kebutuhan organisasi. Namun berbeda dengan anggaran yang harus direncanakan jauh hari sebelum tahun berjalan.
“Kalau SDM itu masih bisa diambil keputusan kapan saja oleh kepala daerah. Misalnya ada bidang yang idealnya membutuhkan tiga orang tetapi saat ini hanya satu orang, itu bisa dipertimbangkan untuk ditambah atau dipindahkan pegawai yang memiliki kualifikasi sesuai,” ujarnya, Kamis (18/6/2026).
Sebaliknya, kata Nursalam, persoalan anggaran tidak bisa diselesaikan secara instan karena seluruh kebutuhan pembiayaan telah dibahas dan ditetapkan melalui mekanisme perencanaan serta penganggaran daerah pada tahun sebelumnya.
“Kalau anggaran berbeda. Anggaran itu setahun sebelumnya sudah harus direncanakan. Siapa pun tidak bisa tiba-tiba memasukkan anggaran baru karena sudah melalui pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD,” jelasnya.
Selain menyoroti persoalan anggaran, Nursalam juga menanggapi wacana penguatan hilirisasi industri yang saat ini menjadi program prioritas pemerintah pusat. Menurut dia, ruang gerak pemerintah daerah dalam mendorong hilirisasi di kawasan industri Bontang masih cukup terbatas.
Pasalnya, sebagian besar industri besar yang beroperasi di kawasan tersebut merupakan perusahaan milik negara, perusahaan penanaman modal asing (PMA), maupun perusahaan besar lainnya yang memiliki kebijakan investasi tersendiri.
“Hilirisasi memang menjadi program nasional. Tetapi kita juga harus melihat sejauh mana kewenangan pemerintah kota bisa masuk untuk mendorong lahirnya industri-industri turunan dari industri utama yang sudah ada,” katanya.
Politisi Golkar ini menilai pemerintah daerah perlu memastikan manfaat hilirisasi tidak hanya dinikmati oleh investor besar, tetapi juga mampu membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Karena itu, ia mendorong adanya strategi yang lebih jelas agar pengembangan industri turunan dapat melibatkan pelaku usaha daerah.
“Jangan sampai seluruh proses hilirisasi hanya didominasi perusahaan-perusahaan besar atau investor dari luar. Pemerintah daerah harus mencari ruang agar masyarakat dan pelaku usaha lokal juga mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih besar,” pungkasnya.(Adv)
