Home Headline News Marak Penolakan Kenaikan Harga BBM, DPRD Kaltim Minta Pemerintah Pusat Evaluasi Kembali

Marak Penolakan Kenaikan Harga BBM, DPRD Kaltim Minta Pemerintah Pusat Evaluasi Kembali

SAMARINDA, SERUYA.COM – Sejumlah elemen masyarakat terus menerus menggelar demo penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Melihat hal itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji berharap pemerintah pusat kembali mengevaluasi harga BBM yang menjadi keresahan di masyarakat.

Seno Aji mengatakan bahwa penggunaan BBM untuk transportasi di Kaltim juga masih banyak dikonsumsi oleh masyarakat menengah ke bawah. Terutama masyarakat yang bekerja di bidang transportasi angkot, ojol dan nelayan.

Kenaikan sendiri berlaku per Sabtu, 3 September 2022, Harga Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Sementara harga Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter.

Lanjut Seno Aji, pemerintah sebaiknya melihat lagi kebijakan harga BBM yang telah ditetapkan menimbang banyaknya aksi demo penolakan terkait hal tersebut.

“Ya kalau ada demo kenaikan BBM atau meminta itu di evaluasi saya sepakat untuk meminta pemerintah mengevaluasi kembali, ini karena penggunaan bbm ini kan banyak digunakan masyarakat kelas menengah ke bawah,” tegasnya.

Lebih lanjut, Politisi Partai Gerindra ini mengatakan semua pihak di DPRD Kaltim berharap pemerintah pusat bisa mengevaluasi kenaikan harga ini, sehingga berharap ekonomi tetap tumbuh dan inflasi tetap terjaga seperti disampaikan Presiden RI Joko Widodo bahwa inflasi indonesia tetap terkontrol.

“Namun dengan adanya kenaikan ini, kita sedikit takut, atau sedikit tidak yakin inflasi tidak terjaga lagi, ini yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah pusat,” tambah Seno Aji.

“Kalau terkait harga BBM dunia sedang naik, memang kita tidak bisa memungkiri hal itu,” imbuhnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sendiri menyampaikan bahwa nilai subsidi Solar akan habis di bulan Oktober 2022 sementara Pertalite pada September 2022. Kuota Pertalite hanya tersisa 6,6 juta kilo liter yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan diperkirakan akan habis pada akhir September 2022.

Pemerintah mengalokasikan sebesar 23 juta kilo liter di tahun 2022, namun hingga akhir Juli 2022 volumenya sudah habis terpakai hingga 16,4 juta kilo liter.

Artinya, setiap bulan 2,4 juta kiloliter (Pertalite) habis. Jika tren ini diikuti, akhir September 2022 habis kuota untuk Pertalite saat rapat kerja bersama DPD RI.

“Ini bisa kita evaluasi dari fiskal APBN untuk bisa menambah subsidi BBM hingga akhir 2022. Saya tetap berharap bahwa harga BBM dievaluasi oleh pemerintah pusat,” tandas Seno Aji.

Kondisi ini juga dikatakannya, pasti sangat memberatkan, tidak hanya masyarakat Kaltim, tetapi masyarakat Indonesia, semua akan merasa keberatan akan hal ini.

“Jadi kita memang harus menimbang, apakah BBM subsidi saja yang tidak dinaikkan, kalau yang lain bisa mengikuti harga atau bagaimana, ya ini perlu di evaluasi lagi,” pungkasnya. (adv)