Home Bontang Gelar Reses, Ketua DPRD Bontang Terima Keluhan Soal Bonus Petugas Kebersihan Belum...

Gelar Reses, Ketua DPRD Bontang Terima Keluhan Soal Bonus Petugas Kebersihan Belum Diberikan

Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam

KALTIMKORANSERUYA.COM – Serap aspirasi atau reses kembali dilaksanakan Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam, di Jalan Piere Tendean RT 18 Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kamis (27/4/2023).

Dalam reses tersebut Andi Faiz menerima keluhan dari beberapa masyarakat Bontang Kuala, yang sebagian besar bekerja sebagai petugas kebersihan. Mereka (petugas kebersihan) menanyakan kapan pemerintah akan menepati janjinya memberikan bonus sebesar Rp 1 juta.

Adapun bonus atau insentif ini dijanjikan bagi seluruh pasukan kuning tersebut, usai Pemkot Bontang berhasil mendapat piala Adipura Kencana 2022 yang diterima dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pada Selasa (28/2/2023) di Gedung Mandala Wanabhakti KLHK, Jakarta Pusat lalu.

Menanggapi itu, Faiz menuturkan keluhan masyarakat tersebut menjadi tugas dan kewajiban anggota DPRD untuk disuarakan ke pemerintah agar segera ditindaklanjuti.

“Apa yang disampaikan oleh petugas kebersihan itu, merupakan jeritan hati warga. Makanya ketika mendengar jika bonus yang dijanjikan belum tersampaikan sangat miris. Jika ada informasi seperti itu, tentu kita harus segera kroscek kebenarannya,” ujarnya.

Ia pun berharap agar pemerintah bisa segera menunaikan kewajibannya, paling tidak bisa diberikan bersamaan dengan gaji mereka.

Selain itu, menurut Politikus Partai Golkar ini. Bonus bagi petugas kebersihan ini dinilai tidak terlalu besar. Apalagi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2023 cukup besar, menyentuh angka hampir Rp 2,3 teriliun.

“Kalau perlu setiap 1 bulan gaji diberikan bonus, karena mereka telah berjasa dalam menjaga kebersihan kota taman,” timpalnya.

Terlebih, serapan anggaran perubahan untuk pengerjaan fisik dinilai minim, lantaran terkendala waktu yang terbatas. Belum lagi waktu perencanaan dan lainnya.

“Saya kira untuk menyerap anggaran biar cepat dan lebih maksimal, salah satunya ya menaikkan tunjangan gaji honorer dan pasukan kuning hingga gaji RT. Jadi tidak ada Silpa,” tandasnya.(Adv)