KALTIMKORANSERUYA.COM – Dorongan jaminan keselamatan kerja bagi para nelayan kembali disuarakan Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bakhtiar Wakkang.
Menurut BW sapaan akrabnya mengatakan bahwa pekerjaan sebagai nelayan memiliki resiko yang sangat tinggi saat melaut. Maka itu pemerintah daerah perlu memberi perhatian lebih terhadap para nelayan.
Apalagi profesi sebagai nelayan juga berperan sangat penting dalam mendukung ketahanan pangan. Maka itu Ia mendorong agar Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang bisa memberikan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi nelayan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
“Bekerja di laut memiliki resiko lebih besar daripada di darat. Makanya, kami dorong pemerintah untuk mengupayakan itu,” ujarnya, Selasa (19/9/2023).
Adapun saat ini jumlah nelayan di Bontang mencapai sekitar 7 ribu orang. Dan baru 2 ribu nelayan yang tercatat telah memiliki BPJS mandiri.
Ia pun menyarankan agar Pemkot Bontang bisa meniru keberhasilan program BPJS Ketenagakerjaan bagi para nelayan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), yang mana lebih dari 10 ribu nelayan telah mendapatkan perlindungan secara gratis.
“Jadi masih ada sekitar 5 ribu nelayan di Bontang masih belum mendapat perlindungan kerja (BPJS Ketenagakerjaan) yang layak. Semoga ini bisa diakomodir,” harap politikus Partai Nasdem ini.
Sementara itu, Ketua Kelompok Nelayan Alam Bahari Bontang, Megi mengaku sangat berharap adanya bantuan keselamatan kerja bagi para nelayan. Sebab, banyak nelayan yang belum mendaftarkan diri mereka ke BPJS Ketenagakerjaan karena keterbatasan ekonomi.
“Semoga DPRD Bontang bisa membantu kami para nelayan agar bisa kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Karena, tidak seluruh nelayan bisa untuk melanjutkan pembayaran. Bahkan ada yang belum mendaftar sampai sekarang karena tidak sanggup membayar,” terangnya.(Adv)
